Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hari Pahlawan di Mata Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Gresik

R
Penulis: Redaksi❯
AGAR LEBIH MUDAH: Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir (kiri) berdiskusi dengan jajaran pimpinan Kantor Kementerian Agama Gresik untuk membahas percepatan penerbitan izin operasional pesantren. (Dokumentasi DPRD Kabupaten Gresik)
AGAR LEBIH MUDAH: Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir (kiri) berdiskusi dengan jajaran pimpinan Kantor Kementerian Agama Gresik untuk membahas percepatan penerbitan izin operasional pesantren. (Dokumentasi DPRD Kabupaten Gresik)

Advertisement

 

Memastikan Pendidikan bagi Generasi Muda adalah Perjuangan

 

Advertisement

GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Bagi para wakil rakyat di DPRD Gresik, Hari Pahlawan memiliki makna luas. Tak hanya mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi momen refleksi bahwa masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Salah satunya, memastikan generasi penerus bangsa mendapatkan bekal pendidikan terbaik.

Pada 2021, dalam Pinisi Journal of Sociology Education Review, Syahrul Miftahul Saleh dan A. Octamaya Tenri Awaru memaparkan hasil penelitian mereka tentang penyebab dan dampak anak putus sekolah.

Dalam studi itu, mereka menyebutkan bahwa anak putus sekolah bisa memicu keresahan sosial dan ekonomi, serta memengaruhi modal sosial dan masa depan. Hingga kini, fenomena itu masih terjadi di hampir seluruh daerah di negeri ini.

Hasil studi Saleh dan Awaru itulah yang mengilhami para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik. Beberapa hari menjelang Hari Pahlawan, mereka menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk membahas penanganan anak tidak sekolah (ATS).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Gresik mencapai 10,13 tahun. Angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata provinsi yang mencapai 8,39 tahun. ”Namun, diperkirakan masih ada sekitar 2 ribu lebih anak di Gresik yang putus sekolah atau tidak sekolah,” kata Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir.

Karena itu, bersama Dispendik Gresik, DPRD mencari formula terbaik untuk mengatasi fenomena ATS. ”Mengingat, permasalahan anak tidak sekolah tak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pendidikan,” katanya.

Sebab, di balik anak yang tidak bersekolah, terdapat banyak persoalan sosial, ekonomi, dan struktural yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. ”Sehingga, pemerintah daerah perlu memiliki data ATS yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dengan data pendidikan serta data sosial ekonomi," papar dia.

Advertisement

Artikel Terkait

Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Siapkan Lima Usulan Rancangan Peraturan Daerah pada 2027

Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Siapkan Lima Usulan Rancangan Peraturan Daerah pada 2027

DPRD Kabupaten Gresik melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah menggodok sejumlah usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk dibahas pada 2027.

Sosialisasi Peraturan oleh Pimpinan-Anggota DPRD Kabupaten Gresik

Sosialisasi Peraturan oleh Pimpinan-Anggota DPRD Kabupaten Gresik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) Tahap V Tahun 2026 kepada masyarakat.

DPRD Kabupaten Gresik Usulkan Lima Ranperda Inisiatif

DPRD Kabupaten Gresik Usulkan Lima Ranperda Inisiatif

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan public hearing bakal dimanfaatkan masing-masing anggota untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer