Bapemperda Akselerasi Pembahasan Perubahan Perda Pilkades Serentak

Redaksi • Dipublikasikan Jumat, 11 September 2026 | 09:51 WIB
PENYESUAIAN REGULASI: Juru bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widyana membacakan hasil pembahasan ranperda tentang rancangan perubahan perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam rapat paripurna pada Kamis (10/9). (Istimewa/Radar Lamongan)
PENYESUAIAN REGULASI: Juru bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widyana membacakan hasil pembahasan ranperda tentang rancangan perubahan perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam rapat paripurna pada Kamis (10/9). (Istimewa/Radar Lamongan)

GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik sepakat melakukan percepatan atau akselerasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. 

"Kita kaji timeline, kalau mengikuti jadwal pembahasan ranperda seperti timeline ranperda umum, waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan. Maka Bapemperda sepakat akan melakukan akselerasi untuk pembahasan,"ujar Ketua Bapemperda DPRD Gresik, H Khoirul Huda.

Bapemperda DPRD Gresik berharap Perda Pilkades dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober 2026.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Gresik Usulkan Lima Ranperda Inisiatif

Sehingga, bisa cepat diajukan fasilitasi dan bisa secepatnya disahkan sebagai alas hukum dalam pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2027 nanti.

“Kalau untuk naskah akademik dan draf ranperda Pilkades Serentak yang diserahkan oleh eksekutif ke kami (Bapemperda DPRD Gresik) sudah selesai. Tinggal harmonisasi dengan Kemenkumham," imbuhnya.

Dalam rapat kerja dengan Tim Legislasi (Timleg) Pemkab Gresik terkait usulan Ranperda tentang Pilkades Serentak, lanjut Huda, eksekutif sudah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Gresik Setujui Kebijakan Umum Perubahan APBD 2026

"Dan sarannya, tidak membuat Perda baru untuk Ranperda Pilkades Serentak. Cukup dengan ranperda perubahan. Karena, sebelumnya kita sudah memiliki Perda tentang Pilkades. Juga, penyesuaian dengan regulasi yang baru, tidak sampai 50 persen untuk materinya," jelasnya.

Bapemperda DPRD Gresik sepakat untuk rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bisa segera dibahas dan disahkan menjadi Perda. Sehingga, Pilkades Serentak bisa dilaksanakan di Gresik.

Rapat paripurna DPRD Gresik yang salah satunya terkait Akselerasi Pembahasan Perubahan Perda Pilkades Serentak. (Istimewa/Radar Lamongan)
Rapat paripurna DPRD Gresik yang salah satunya terkait Akselerasi Pembahasan Perubahan Perda Pilkades Serentak. (Istimewa/Radar Lamongan)

Selain rancangan perubahan Perda tentang Kepala Desa, DPRD Gresik juga tengah membahas 5 ranperda inisiatif dewan.

Yakni, Ranperda tentang Pengembangan Kawasan Desa/Perdesaan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2012 Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran.

Selain itu juga dibahas Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Latih Kerja Bagi Perusahaan Dan Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan Di Kabupaten Gresik, dan Ranperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (son)

Editor : Arya Nata Kesuma
perda pilkades Bapemperda dprd gresik