Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komitmen DPRD Kabupaten Gresik di Hari Kesehatan Nasional

R
Penulis: Redaksi❯
AGENDA KRUSIAL: Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir (tengah) bersama dua Wakil Ketua DPRD, Mujid Riduan (kiri) dan Lutfi Dawam (kanan) memimpin rapat Paripurna lanjutan pembahasan RAPBD 2027 di gedung DPRD Kabupaten Gresik pada Rabu (11/11). (Dokumentasi DPRD Kabupaten Gresik)
AGENDA KRUSIAL: Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir (tengah) bersama dua Wakil Ketua DPRD, Mujid Riduan (kiri) dan Lutfi Dawam (kanan) memimpin rapat Paripurna lanjutan pembahasan RAPBD 2027 di gedung DPRD Kabupaten Gresik pada Rabu (11/11). (Dokumentasi DPRD Kabupaten Gresik)


Advertisement

Meski Desil Berubah, Semua Warga Harus Bisa Berobat Gratis

 

GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Gresik telah menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan universal health coverage (UHC). Di mana, semua warganya sudah masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, di lapangan, realisasinya diwarnai dinamika. Hal itu lah yang tengah diperjuangkan.

Advertisement

Status UHC sudah disandang Kabupaten Gresik selama beberapa tahun terakhir. Seluruh warga telah menjadi peserta JKN. Bagi warga kurang mampu, kepesertaan mereka ditanggung melalui program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sumber dananya berasal dari APBN maupun APBD Gresik.

Namun, muncul dinamika seiring pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah pusat. Dampaknya, banyak warga tercoret dari kepesertaan PBI JKN akibat perubahan desil.

Advertisement

Warga yang semula masuk desil 1—5, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah, berubah menjadi desil 6—10, yang mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Total, ada 28 ribu warga yang dicoret dari daftar penerima PBI JKN melalui APBN.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.800 warga sudah didaftarkan sebagai peserta PBI JKN yang dibiayai APBD Gresik. Sementara itu, masih ada 11.200 warga yang belum terakomodasi.

Menyikapi situasi itu, DPRD bersama Pemkab telah bersepakat. Seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis. ”Warga cukup membawa KTP ketika berobat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir.

Untuk 2026, skemanya adalah warga yang tidak masuk kepesertaan PBI JKN tetap difasilitasi agar bisa berobat gratis sembari didaftarkan kembali sebagai peserta.

Sementara itu, dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027, DPRD dan Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran Rp 108 miliar untuk premi kepesertaan seluruh peserta PBI JKN. ”Selain itu, juga disiapkan tambahan Rp 12 miliar. Sehingga, selama 2027, dana yang disediakan Rp 120 miliar,” kata politikus muda PKB itu.

Advertisement

Artikel Terkait

Hari Pahlawan di Mata Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Gresik

Hari Pahlawan di Mata Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Gresik

Bagi para wakil rakyat di DPRD Gresik, Hari Pahlawan memiliki makna luas. Tak hanya mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi momen refleksi bahwa masih banyak hal yang harus diperjuangkan.

Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Siapkan Lima Usulan Rancangan Peraturan Daerah pada 2027

Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Siapkan Lima Usulan Rancangan Peraturan Daerah pada 2027

DPRD Kabupaten Gresik melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah menggodok sejumlah usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk dibahas pada 2027.

Sosialisasi Peraturan oleh Pimpinan-Anggota DPRD Kabupaten Gresik

Sosialisasi Peraturan oleh Pimpinan-Anggota DPRD Kabupaten Gresik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) Tahap V Tahun 2026 kepada masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer