Advertisement
Advertisement
Advertisement

Permohonan Praperadilan Eks Kepala Disnakkawan Lamongan Ditolak

A
Penulis: Ahmad Asif Alafi❯
BERLANJUT: Hakim Tunggal, Satriany Alwi saat membacakan putusan praperadilan yang diajukan oleh eks Kepala Disnakkawan Lamongan, M. Wahyudi.
BERLANJUT: Hakim Tunggal, Satriany Alwi saat membacakan putusan praperadilan yang diajukan oleh eks Kepala Disnakkawan Lamongan, M. Wahyudi.

LAMONGAN, Radarlamongan.co - Hakim menolak permohonan praperadilan eks Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkawan) Lamongan, M. Wahyudi, dalam sidang pembacaan putusan praperadilan, Rabu (7/5), di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan.


Advertisement

Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal, Satriany Alwi yang dihadiri pemohon dan termohon. Seperti pernah diberitakan, Wahyudi telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek rumah potong hewan unggas (RPH-U) Tahun 2022.

Dua tersangka lainnya yakni Direktur CV Fajar Krisna, Sandy Ariyanto dan pelaksana pekerja CV Abraj Ashfa, Davis Maherul Abbasiya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan merinci kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 331 juta.

‘’Yang pada pokoknya amarnya adalah menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, serta membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,’’ tutur Humas PN Lamongan, Andi Muhammad Ishak.

Advertisement

Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Anton Wahyudi beryukur hakim pengadilan menolak seluruh permohonan praperadilan.

‘’Alhamdulillah, artinya tugas kami sudah sesuai mekanisme, tinggal kita lanjutkan sidang pokok perkaranya yakni sidang korupsinya,’’ ucap Anton.

Setelah pembacaan putusan praperadilan, pihaknya langsung melaksanakan tahap dua, yakni penyerahan dari penyidik ke penuntut umum.

Advertisement

‘’Artinya berkas siap saya sidangkan. Kenapa kita lakukan tahap dua sore, karena menghormati putusan,’’ ujarnya.

Kuasa hukum pemohon, Muhammad Ridlwan mengatakan, pihaknya tidak menerima putusan pra-peradilan ini.

‘’Karena nyata-nyata seperti kita ajukan kemarin, rekomendasi BPK seperti apa, kerugiannya berapa,’’ paparnya.

Dia menuturkan, pihaknya sebagai kuasa hukum tersangka tetap berpegang pada aturan.

‘’Hukumnya seperti itu yang kita jalankan, jelas itu Undang-Undang. Kalau memang seperti ini audit BPK diabaikan, bubarkan BPK, tidak ada gunanya itu,’’ tandasnya. (sip/ind)

 

Advertisement
Editor : Anjar D. Pradipta
Sumber : Radar Lamongan

Artikel Terkait

Apindo dan Serikat Pekerja Tak Satu Suara, Dewan Pengupahan Lamongan Usulkan Dua  Besaran UMK 2027

Apindo dan Serikat Pekerja Tak Satu Suara, Dewan Pengupahan Lamongan Usulkan Dua  Besaran UMK 2027

Dewan Pengupahan Lamongan telah melakukan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan Tahun 2027 di kantor Disnaker Lamongan.

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Lamongan masih belum optimal.

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Kuota Kabupaten Lamongan yang berangkat ke Tanah Suci tahun depan mencapai 1.819 calon jemaah haji (CJH).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer