Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung Program KPK, Pemkab Lamongan Hadiri Desk MCP

A
Penulis: Anjar Dwi Pradipta❯
DUKUNG PENUH: Sekdakab Lamongan, Moh. Nalikan hadir dalam kegiatan desk verifikasi monitoring center for prevention (MCP) yang digelar KPK.
DUKUNG PENUH: Sekdakab Lamongan, Moh. Nalikan hadir dalam kegiatan desk verifikasi monitoring center for prevention (MCP) yang digelar KPK.

LAMONGAN, Radarlamongan.co - Pemerintah Kabupaten Lamongan ikut berpartisipasi dalam kegiatan desk verifikasi monitoring center for prevention (MCP), yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/11),


Advertisement

Di Auditorium Randi-Yusuf Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya Jawa Timur. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan mengatakan, desk verifikasi MCP yang diselenggarakan KPK ini diikuti beberapa provinsi di Indonesia.

MCP ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian Kabupaten Lamongan masuk pembagian Jatim 4. 

Advertisement

‘’Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang diperlukan untuk penilaian MCP KPK telah terunggah dengan baik,” ujarnya. 

Laporan MCP KPK ini dilakukan setiap triwulan, lanjut dia, saat ini ada delapan area intervensi.

Yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengeloaan BUMD, dan optimalisasi pajak sebagai upaya pencegahan korupsi.

Advertisement

Sehingga diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. 

Nalikan menjelaskan, MCP Kabupaten Lamongan mulai 2018-2024 terpantau dinamis. Bahkan Tahun 2022, Kabupaten Lamongan menduduki peringkat ke-7 nasional dan peringkat 1 Jatim.

Kemudian per Agustus tahun ini, indeks MCP Lamongan berada di peringkat ke-6 nasional dan masih yang pertama di Jatim dengan nilai 58. 

Selain itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 nilai SPI Lamongan 80,41 dan peringkat ke tiga Jatim.

‘’Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan performa kinerja dalam hal pelayanan publik dan juga transparansi,” terangnya. (rka/ind) 

 

Advertisement
Editor : Anjar D. Pradipta
Sumber : Radar Lamongan

Artikel Terkait

Pasca Ditahan KPK Atas Kasus Korupsi Gedung Tujuh Lantai Pemkab Lamongan, BKSDM Lamongan Bakal Berhentikan Sementara Sukiman dari ASN

Pasca Ditahan KPK Atas Kasus Korupsi Gedung Tujuh Lantai Pemkab Lamongan, BKSDM Lamongan Bakal Berhentikan Sementara Sukiman dari ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah orang terkait pembangunan gedung multiyears Pemkab Lamongan.

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Lamongan masih belum optimal.

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Kuota Kabupaten Lamongan yang berangkat ke Tanah Suci tahun depan mencapai 1.819 calon jemaah haji (CJH).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer