Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lamongan Menuju Mall Pelayanan Publik Digital

A
Penulis: Arya Nata Kesuma❯
SIAP SIAGA : Petugas di Mall Pelayanan Publik (MPP) Lamongan selalu stand by melayani masyarakat. (IST/RADAR LAMONGAN)
SIAP SIAGA : Petugas di Mall Pelayanan Publik (MPP) Lamongan selalu stand by melayani masyarakat. (IST/RADAR LAMONGAN)

radarlamongan.jawapos.com, ­Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi bagian dalam soft launching Mall Pelayanan Publik Digital (MPDD) program Kemenpan RB, di Sheraton Grand Jakarta, Selasa (8/10).  


Advertisement

Soft launching yang diikuti Plh. Bupati Lamongan, KH. Abdul Rouf ini fokus di bidang kesehatan.

Tujuannya memudahkan perizinan bagi tenaga kesehatan. 

Kabupaten Lamongan menjadi salah satu yang diundang mengikuti soft launching program unggulan Kemenpan tersebut.

Advertisement

Alasannya, ­L­amongan berhasil memenuhi persyaratan capaian sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK).

Yakni sistem yang dikembangkan oleh Kementrian Kesehatan untuk mengelola data tenaga kesehatan. 

Batas minimal SISDMK yang harus dipenuhi ialah 60 persen, yakni Lamongan berhasil melampaui 80 persen. 

Advertisement

Selain berhasil memenuhi persyaratan, Kabupaten Lamongan juga menyatakan siap untuk bergabung dalam program MPPD Kemenpan RB.

Hal itu didukung oleh digitalisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Lamongan sejak 2022. 

Digitalisasi perizinan ­tenaga kesehatan diimplementasikan melalui program Perizinan Elektronik Lamongan (Parzela), yang sudah masuk dalam website MPP Lamongan, mppdigital.lamongankab.go.id. 

Plt Kepala Dinkes Lamongan dr. Chaidir Annas mengatakan, sejak 2022 Dinkes sudah menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan perizinan tenaga kesehatan.

Sehingga sudah efektif karena dalam sistem mengurus data bisa dilakukan di rumah.  

Menurut dia, sistem MPPD tingkat kabupaten memiliki unsur kesamaan dengan MPPD program Kemenpan RB.

Salah satunya kroscek data tenaga kesehatan yang mengajukan praktik dengan menggunakan SISDMK. 

"Jika data pemohon tidak sesuai dengan SISDMK maka kami tolak, mengingat kami menjaga kompetensi dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di Lamongan," ujarnya. 

Terkait dengan tindak lanjut soft launching MPPD Kemenpan RB, Dinkes akan berkoordinasi dengan instansi yang menaungi.

"Untuk realisasi MPPD Kemenpan RB, Dinkes sangat siap, dan menunggu hasil koordinasi, karena MPP ini banyak instasi/lembaganya dan ada yang bertanggung jawab,” terangnya. (rka/ind)  

 

 

Advertisement
Editor : Arya Nata Kesuma
Sumber : Radar Lamongan

Artikel Terkait

Tes HIV Belum Wajib, 22 Calon Pengantin Terdeteksi Positip

Tes HIV Belum Wajib, 22 Calon Pengantin Terdeteksi Positip

Dinas Kesehatan mencatat 7.129 kasus HIV/AIDS di Sidoarjo. Yayasan DCC juga temukan 22 calon pengantin positif HIV hingga Juni 2026. Fenomena gunung es!

Komitmen Kembangkan Ekonomi, Pemkab Lamongan Raih Penghargaan TPKAD 2026

Komitmen Kembangkan Ekonomi, Pemkab Lamongan Raih Penghargaan TPKAD 2026

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memperkuat perekonomian daerah mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Edukasi Alutsista di Hari Pahlawan, Bupati Yes Ajak Anak - Anak Kenali Kendaraan Tempur Marinir 

Edukasi Alutsista di Hari Pahlawan, Bupati Yes Ajak Anak - Anak Kenali Kendaraan Tempur Marinir 

Pemkab Lamongan menghadirkan dua kendaraan tempur (ranpur) lapis baja amfibi milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang terparkir di kawasan Alun - Alun Lamongan untuk dikenalkan langsung kepada warga dan anak - anak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer