Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bapemperda Akselerasi Pembahasan Perubahan Perda Pilkades Serentak

R
Penulis: Redaksi❯
PENYESUAIAN REGULASI: Juru bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widyana membacakan hasil pembahasan ranperda tentang rancangan perubahan perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam rapat paripurna pada Kamis (10/9). (Istimewa/Radar Lamongan)
PENYESUAIAN REGULASI: Juru bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widyana membacakan hasil pembahasan ranperda tentang rancangan perubahan perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam rapat paripurna pada Kamis (10/9). (Istimewa/Radar Lamongan)

Advertisement

GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik sepakat melakukan percepatan atau akselerasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. 

"Kita kaji timeline, kalau mengikuti jadwal pembahasan ranperda seperti timeline ranperda umum, waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan. Maka Bapemperda sepakat akan melakukan akselerasi untuk pembahasan,"ujar Ketua Bapemperda DPRD Gresik, H Khoirul Huda.

Bapemperda DPRD Gresik berharap Perda Pilkades dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober 2026.

Sehingga, bisa cepat diajukan fasilitasi dan bisa secepatnya disahkan sebagai alas hukum dalam pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2027 nanti.

“Kalau untuk naskah akademik dan draf ranperda Pilkades Serentak yang diserahkan oleh eksekutif ke kami (Bapemperda DPRD Gresik) sudah selesai. Tinggal harmonisasi dengan Kemenkumham," imbuhnya.

Advertisement

Dalam rapat kerja dengan Tim Legislasi (Timleg) Pemkab Gresik terkait usulan Ranperda tentang Pilkades Serentak, lanjut Huda, eksekutif sudah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim.

"Dan sarannya, tidak membuat Perda baru untuk Ranperda Pilkades Serentak. Cukup dengan ranperda perubahan. Karena, sebelumnya kita sudah memiliki Perda tentang Pilkades. Juga, penyesuaian dengan regulasi yang baru, tidak sampai 50 persen untuk materinya," jelasnya.

Bapemperda DPRD Gresik sepakat untuk rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, bisa segera dibahas dan disahkan menjadi Perda. Sehingga, Pilkades Serentak bisa dilaksanakan di Gresik.

Rapat paripurna DPRD Gresik yang salah satunya terkait Akselerasi Pembahasan Perubahan Perda Pilkades Serentak. (Istimewa/Radar Lamongan)
Rapat paripurna DPRD Gresik yang salah satunya terkait Akselerasi Pembahasan Perubahan Perda Pilkades Serentak. (Istimewa/Radar Lamongan)

Selain rancangan perubahan Perda tentang Kepala Desa, DPRD Gresik juga tengah membahas 5 ranperda inisiatif dewan.

Yakni, Ranperda tentang Pengembangan Kawasan Desa/Perdesaan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2012 Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran.

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kabupaten Gresik Usulkan Lima Ranperda Inisiatif

DPRD Kabupaten Gresik Usulkan Lima Ranperda Inisiatif

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan public hearing bakal dimanfaatkan masing-masing anggota untuk menyerap aspirasi masyarakat.

DPRD Kabupaten Gresik Setujui Kebijakan Umum Perubahan APBD 2026

DPRD Kabupaten Gresik Setujui Kebijakan Umum Perubahan APBD 2026

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Dukungan DPRD Kabupaten Gresik Terhadap Rencana Perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) Serap Aspirasi Masyarakat, Alokasikan Anggaran Melalui APBD

Dukungan DPRD Kabupaten Gresik Terhadap Rencana Perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) Serap Aspirasi Masyarakat, Alokasikan Anggaran Melalui APBD

Untuk mendukung jalannya perbaikan JPD, DPRD Kabupaten Gresik langsung mengambil sejumlah langkah strategis. Di tahap awal, seluruh wakil rakyat mendata sekaligus meminta masukan warga terkait jalan-jalan desa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer