Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemilik 11 Kamar Kos Bakal Kena Pajak, Ini Pembahasan Raperdanya

A
Penulis: Ahmad Asif Alafi❯
WAJIB IZIN USAHA: Salah satu rumah yang kamarnya disewakan untuk kos. Saat ini, ada pembahasan raperda bagi pemilik minimal 11 kamar kos dikenaka pajak. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
WAJIB IZIN USAHA: Salah satu rumah yang kamarnya disewakan untuk kos. Saat ini, ada pembahasan raperda bagi pemilik minimal 11 kamar kos dikenaka pajak. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

 


Advertisement

radarlamongan.co - jawaposradarlamongan - Aturan tentang tempat kos bakal diketati.

DPRD Lamongan saat ini membahas tentang naskah raperda kamar kos.

Ada wacana pemilik minimal enam kamar kos harus memiliki izin usaha.

Advertisement

Sedangkan pemilik minimal sebelas kamar kos dikenakan pajak.

Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Suherman, mengatakan, adanya izin itu supaya RT, kades atau lurah, dan tokoh masyarakat bisa mengontrol dengan baik.

Sedangkan rencana pemberlakuan pajak bagi pemilik minimal sebelas kamar kos untuk penambahan PAD.

Advertisement

‘’Rancangan ini masih dalam kajian dan pembahasan,’’ katanya.

Madekhan Ali, ketua Prakarsa Jawa Timur yang membuat naskah akademik raperda penyelenggaraan rumah kos, mengatakan, raperda ini bertujuan penataan ruang usaha.

Khususnya, rumah pribadi yang dipakai untuk jasa penginapan.

Terkait adanya pemberlakuan pajak, menurut dia, untuk pendapatan daerah.

‘’ Tapi besarnya nanti diatur dalam peraturan bupati, ini masih secara principal,’’ ujarnya. (sip/yan)

Advertisement

Artikel Terkait

Bapenda Lamongan Periksa Kelayakan dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Dinas 

Bapenda Lamongan Periksa Kelayakan dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Dinas 

Apel kendaraan dinas di lingkungan pemkab Lamongan untuk memastikan kelayakan secara fisik dan tertib administrasi.

Pajak Makanan dan Minuman Baru Terealisasi 37 Persen, Komisi B DPRD Lamongan Dorong Optimalkan Penarikan Pajak

Pajak Makanan dan Minuman Baru Terealisasi 37 Persen, Komisi B DPRD Lamongan Dorong Optimalkan Penarikan Pajak

Realisasi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman (mamin) di Kabupaten Lamongan mulai Januari hingga Mei 2026 baru mencapai 37,73 persen.

Dikenai Pajak Penghasilan 22 Persen, Pengusaha di Lamongan Resah dan Khawatir Timbulkan Efek Domino

Dikenai Pajak Penghasilan 22 Persen, Pengusaha di Lamongan Resah dan Khawatir Timbulkan Efek Domino

Pemerintah resmi mencoret PT dan CV umum dari daftar penerima fasilitas pajak penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer