RADARLAMONGAN.CO, JAWAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersiap melakukan perombakan besar di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah dinas akan digabung untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan cepat dalam memberikan pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Lamongan, Sugeng Widodo membenarkan rencana merger beberapa OPD tersebut. “Ya, benar. Saat ini sedang dalam proses realisasi. Tujuannya agar kinerja pemerintah daerah lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Dinas-Dinas yang Akan Digabung
Beberapa dinas yang akan mengalami penggabungan antara lain:
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan dimerger dengan Dinas Koperasi.
- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
- Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (Disdukcapil) akan disatukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Sugeng menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan agar setiap dinas memiliki beban kerja yang proporsional, sehingga kinerja daerah lebih efektif dan efisien.
“Selama ini ada beberapa fungsi yang mirip atau saling bersinggungan. Dengan digabung, diharapkan koordinasi jadi lebih cepat dan program lebih terarah,” tambahnya.
Langkah Efisiensi, Bukan Pemangkasan Layanan
Pemkab Lamongan memastikan bahwa penggabungan ini bukan berarti mengurangi layanan publik. Sebaliknya, struktur baru diharapkan bisa mempercepat pelayanan ke masyarakat.
Contohnya, ketika Dinas Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi, program pengembangan UMKM bisa lebih terintegrasi dengan pembinaan industri dan pemasaran produk lokal.
Efisiensi struktur juga berdampak langsung pada penggunaan anggaran daerah. Tahun 2025, APBD Lamongan sekitar Rp 3,26 triliun, dengan fokus belanja diarahkan ke peningkatan layanan publik, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan organisasi yang lebih ramping, pemerintah berharap alokasi anggaran bisa lebih optimal untuk program nyata di lapangan.
Harapan: Birokrasi Lebih Lincah, Layanan Lebih Cepat
Jika proses merger berjalan lancar, Pemkab Lamongan akan memiliki struktur birokrasi yang lebih praktis/sederhana dan lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
Program lintas sektor seperti pemberdayaan ekonomi kreatif, pengembangan wisata desa, dan digitalisasi layanan publik akan lebih mudah diintegrasikan antar-dinas.
“Intinya bukan sekadar penggabungan kantor, tapi penyatuan visi agar pelayanan ke masyarakat makin cepat dan responsif,” pungkas Sugeng Widodo.
Rencana penataan ini diperkirakan rampung pada akhir tahun, dan akan menjadi salah satu agenda strategis dalam penyusunan APBD 2026.
Lamongan kini menatap babak baru: birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.(feb)
Editor : Anjar D. Pradipta