Meski Desil Berubah, Semua Warga Harus Bisa Berobat Gratis
GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Gresik telah menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan universal health coverage (UHC). Di mana, semua warganya sudah masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, di lapangan, realisasinya diwarnai dinamika. Hal itu lah yang tengah diperjuangkan.
Status UHC sudah disandang Kabupaten Gresik selama beberapa tahun terakhir. Seluruh warga telah menjadi peserta JKN. Bagi warga kurang mampu, kepesertaan mereka ditanggung melalui program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sumber dananya berasal dari APBN maupun APBD Gresik.
Namun, muncul dinamika seiring pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah pusat. Dampaknya, banyak warga tercoret dari kepesertaan PBI JKN akibat perubahan desil.
Baca Juga: Hari Pahlawan di Mata Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Gresik
Warga yang semula masuk desil 1—5, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah, berubah menjadi desil 6—10, yang mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Total, ada 28 ribu warga yang dicoret dari daftar penerima PBI JKN melalui APBN.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.800 warga sudah didaftarkan sebagai peserta PBI JKN yang dibiayai APBD Gresik. Sementara itu, masih ada 11.200 warga yang belum terakomodasi.
Menyikapi situasi itu, DPRD bersama Pemkab telah bersepakat. Seluruh warga Gresik tetap harus bisa berobat gratis. ”Warga cukup membawa KTP ketika berobat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Siapkan Lima Usulan Rancangan Peraturan Daerah pada 2027
Untuk 2026, skemanya adalah warga yang tidak masuk kepesertaan PBI JKN tetap difasilitasi agar bisa berobat gratis sembari didaftarkan kembali sebagai peserta.
Sementara itu, dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027, DPRD dan Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran Rp 108 miliar untuk premi kepesertaan seluruh peserta PBI JKN. ”Selain itu, juga disiapkan tambahan Rp 12 miliar. Sehingga, selama 2027, dana yang disediakan Rp 120 miliar,” kata politikus muda PKB itu.
Pada prinsipnya, imbuh Syahrul, warga Gresik bisa berobat gratis, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh BPJS Kesehatan. ”Di mana, pengobatan di setiap fasilitas kesehatan (faskes) berbasis sistem rujukan berjenjang,” katanya.
Selain dari sisi penyediaan anggaran, DPRD bersama Pemkab Gresik juga mengevaluasi hasil pemutakhiran DTSEN. Sebab, data tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Banyak ditemukan warga yang dinilai layak masuk kategori desil 1—5, tetapi justru dimasukkan ke desil 6—10. Temuan itu terjadi di berbagai wilayah. ”Karena itu, kami sudah minta agar data desil ini harus diperbaiki. Agar benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Alat Radiologi hingga Generator untuk RS di Bawean
Selain soal konsistensi penerapan UHC, DPRD Gresik bersama Pemkab juga menaruh perhatian pada peningkatan layanan kesehatan. Salah satunya melalui pembenahan RSUD Umar Masud di Pulau Bawean.
Pada 2027, eksekutif dan legislatif sepakat mengusulkan anggaran untuk pengadaan alat radiologi. ”Sebab alat yang dimiliki rumah sakit di pulau sejauh 80 mil laut dari Gresik daratan itu sudah rusak,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dawam.
Tak hanya itu, DPRD bersama Pemkab juga memastikan bakal mengirimkan generator oksigen ke RSUD Umar Masud. Saat ini, perangkat tersebut sudah tersedia. ”Kami akan mengawal kepastian pengiriman generator ini hingga ke Bawean,” ujar politikus muda Partai Gerindra itu.
Dia menjelaskan, kebutuhan oksigen di RSUD Umar Masud sudah sangat mendesak. Sebab, saat gelombang laut tinggi, pengiriman oksigen menggunakan kapal berisiko terkendala. Akibatnya, pasien yang membutuhkan oksigen harus dibawa ke Gresik. Jika kapal tidak ada, terpaksa pakai pesawat,” katanya. (son/ris)
Editor : Arya Nata Kesuma