LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO - Sebanyak sebelas judul disiapkan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan 2027.
‘’Usulan eksekutif sebanyak tujuh, sedangkan inisiatif legislatif ada empat,’’ terang Ketua Bapemperda DPRD Lamongan Suherman.
Baca Juga: Edukasi Alutsista di Hari Pahlawan, Bupati Yes Ajak Anak - Anak Kenali Kendaraan Tempur Marinir
Dia menjelaskan, rapat koordinasi Bapemperda dengan eksekutif Selasa (10/11) adalah untuk membahasa judul Propemperda 2027. ‘’Yang rencananya akan diparipurnakan di Hari Senin, 16 November 2027,’’ katanya.
Terdapat sejumlah regulasi yang menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun depan. Dari tujuh usulan eksekutif, diantaranya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, serta APBD Lamongan tahun anggaran 2028.
Selain itu, terdapat raperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual atau produk daerah Kabupaten Lamongan. Judul tersebut masih akan disempurnakan agar lebih sesuai dengan substansi yang diatur.
Kemudian, grand design pembangunan kependudukan Kabupaten Lamongan 2025–2045, yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan demografi menuju Indonesia Emas.
Dua usulan lainnya meliputi perubahan kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah.
Baca Juga: Rahadyan Surya Murdata Resmi Jabat Komandan Kodim 0812, Pemkab Lamongan Bakal Perkuat Sinergi
Sementara itu, empat raperda inisiatif legislatif juga telah disiapkan. Yakni, perubahan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2018, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI), serta perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pesantren.
‘’Empat raperda inisiatif tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat,’’ imbuhnya.
Suherman menjelaskan, perubahan perda pesantren menjadi salah satu perhatian, karena regulasi tersebut belum melalui proses harmonisasi. Kondisi itu menjadi kendala ketika pemerintah daerah hendak menindaklanjutinya melalui Peraturan Bupati (Perbup).
‘’Perda pesantren terbit pada 2021, sedangkan proses harmonisasi baru dilakukan pada 2022. Sehingga, ketika diajukan untuk ditindaklanjuti melalui Perbup, dari biro hukum ditolak karena belum melalui proses harmonisasi,’’ jelasnya. (sip/ind)
Editor : Indra Gunawan