Memastikan Pendidikan bagi Generasi Muda adalah Perjuangan
GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Bagi para wakil rakyat di DPRD Gresik, Hari Pahlawan memiliki makna luas. Tak hanya mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi momen refleksi bahwa masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Salah satunya, memastikan generasi penerus bangsa mendapatkan bekal pendidikan terbaik.
Pada 2021, dalam Pinisi Journal of Sociology Education Review, Syahrul Miftahul Saleh dan A. Octamaya Tenri Awaru memaparkan hasil penelitian mereka tentang penyebab dan dampak anak putus sekolah.
Dalam studi itu, mereka menyebutkan bahwa anak putus sekolah bisa memicu keresahan sosial dan ekonomi, serta memengaruhi modal sosial dan masa depan. Hingga kini, fenomena itu masih terjadi di hampir seluruh daerah di negeri ini.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Siapkan Lima Usulan Rancangan Peraturan Daerah pada 2027
Hasil studi Saleh dan Awaru itulah yang mengilhami para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik. Beberapa hari menjelang Hari Pahlawan, mereka menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk membahas penanganan anak tidak sekolah (ATS).
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Gresik mencapai 10,13 tahun. Angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata provinsi yang mencapai 8,39 tahun. ”Namun, diperkirakan masih ada sekitar 2 ribu lebih anak di Gresik yang putus sekolah atau tidak sekolah,” kata Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir.
Karena itu, bersama Dispendik Gresik, DPRD mencari formula terbaik untuk mengatasi fenomena ATS. ”Mengingat, permasalahan anak tidak sekolah tak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pendidikan,” katanya.
Baca Juga: Sosialisasi Peraturan oleh Pimpinan-Anggota DPRD Kabupaten Gresik
Sebab, di balik anak yang tidak bersekolah, terdapat banyak persoalan sosial, ekonomi, dan struktural yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. ”Sehingga, pemerintah daerah perlu memiliki data ATS yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dengan data pendidikan serta data sosial ekonomi," papar dia.
Dalam forum itu, pimpinan DPRD bersama Komisi IV menyampaikan sejumlah skenario yang bisa dikaji untuk menangani ATS. Salah satunya, pengalokasian APBD yang berpihak pada pendidikan.
Opsi lain adalah melalui satuan pendidikan muadalah atau pendidikan diniyah formal (PDF). Kelompok ini mencakup satuan pendidikan di lingkungan pesantren. ”Biayanya lebih murah. Pemerintah juga sudah menyetarakan,” pungkasnya.
Selain berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir juga bertemu dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muhammad Ali Faiq. Pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi terkait pengurusan izin operasional (IJOP) bagi ratusan pondok pesantren di Gresik. ”Keberadaan IJOP sangat penting. Sebab, ini berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah di pesantren,” katanya.
Dia berharap, solusi-solusi yang diperjuangkan bisa membuat lembaga pendidikan makin maju sekaligus ikut mengatasi fenomena ATS yang masih terjadi di Gresik. (son)
Targetkan RS di Bawean Tak Kekurangan Oksigen Lagi
Selain pendidikan bagi generasi muda, hal lain yang tengah diperjuangkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik adalah peningkatan layanan di sektor kesehatan.
Target besar itu diperjuangkan melalui proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. ”Tahun depan, kami berharap layanan kesehatan makin merata dan makin berkualitas,” kata Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir.
Berdasarkan hasil komunikasi dan pantauan di lapangan, ada sejumlah persoalan krusial di sektor kesehatan yang perlu segera dicarikan solusi. Salah satunya terkait layanan kesehatan di Pulau Bawean.
Di pulau itu memang sudah berdiri RSUD Umar Masud. Namun, fasilitas dan jumlah tenaga kesehatannya masih terbatas. ”Terkait tenaga kesehatan, Pemkab sudah mengusulkan formasi baru pada seleksi CPNS nanti,” katanya.
Sementara itu, untuk penambahan fasilitas dan infrastruktur, DPRD Kabupaten Gresik telah mengajukan sejumlah usulan anggaran. Salah satunya pengadaan generator oksigen agar RSUD Umar Masud dapat memproduksi oksigen sendiri. Dengan begitu, rumah sakit tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasokan tabung oksigen dari daratan Gresik yang rawan terhambat cuaca ekstrem.
DPRD bersama Pemkab Gresik juga tengah membahas sejumlah alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBD 2027. Mulai pembangunan gedung baru di RSUD Ibnu Sina, penambahan layanan di RS Gresik Sehati, hingga pembangunan puskesmas.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik juga mengusulkan penambahan ambulans. ”Sebab, saat ini, sebagian ambulans yang ada sudah menurun kualitasnya. Sehingga perlu diganti,” kata Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin. (son)
Editor : Arya Nata Kesuma