Dewan Atensi Isu Lingkungan hingga Penguatan Layanan Kesehatan Gratis
GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - DPRD Kabupaten Gresik melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah menggodok sejumlah usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk dibahas pada 2027. Lima usulan tersebut menyasar sejumlah isu strategis, mulai perlindungan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi kreatif, hingga penguatan layanan kesehatan gratis 100 persen.
Berdasarkan pembahasan terakhir, Bapemperda DPRD Gresik menerima lima usulan ranperda dari empat komisi. Usulan itu mencakup hak kekayaan intelektual (HKI), ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, Kabupaten Layak Anak, serta Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.
Usulan pertama datang dari Komisi I, yakni ranperda tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Regulasi tersebut dinilai penting karena banyak produk dan potensi lokal Gresik yang perlu mendapat perlindungan kekayaan intelektual. Salah satunya, Pasar Bandeng.
Sementara itu, Komisi II mengusulkan ranperda tentang ekonomi kreatif (ekraf). Regulasi tersebut dinilai perlu seiring perkembangan sektor ekraf di Kota Pudak yang kian pesat. Hingga kini, para pelaku ekraf dinilai belum memiliki payung hukum khusus di tingkat daerah.
Baca Juga: Sosialisasi Peraturan oleh Pimpinan-Anggota DPRD Kabupaten Gresik
”Di Kabupaten Gresik, ada sekitar 247 unit ekraf. Tapi, sampai saat ini belum ada Perda khusus yang menaungi. Karena itu, perlu dibuatkan Perda untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan mereka,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik Mochammad.
Cakupan ekraf tidak hanya terbatas pada kuliner, tetapi juga meliputi seni dan budaya, fesyen, serta berbagai bidang lain yang memiliki nilai ekonomi dari kreativitas masyarakat. ”Selama ini kan hanya kuliner yang menjadi perhatian, nanti di ranperda itu akan kita masukan semua ekraf,” pungkasnya.
Keberadaan perda tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan kreativitas, pembinaan pelaku usaha, perluasan promosi, hingga membuka peluang dukungan pendanaan bagi pelaku ekraf.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Gresik Usulkan Lima Ranperda Inisiatif
Berikutnya, Komisi III mengusulkan ranperda tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan baru pemerintah pusat yang, menurut pengusul, memperketat sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan, termasuk denda hingga Rp 3 miliar.
”Ranperda ini juga akan memperkuat kelembagaan pengawas. Harapannya, aturan ini bisa jadi solusi persoalan lingkungan di tengah geliat investasi di Kabupaten Gresik,” kata anggota Komisi III Asroin Widyana.
Sementara itu, Komisi IV mengajukan dua ranperda. Pertama, ranperda tentang Kabupaten Layak Anak. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat sistem pemenuhan hak dan perlindungan anak, terutama di tengah masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.
Usulan kedua adalah ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Daerah. Regulasi ini diperlukan untuk memperbarui aturan layanan kesehatan yang sudah ada agar lebih relevan dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan, regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih Kabupaten Gresik. Sebab, pelaksanaan UHC di Gresik masih menyisakan sejumlah catatan, terutama terkait kemudahan warga mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes). Hal itu menjadi perhatian di tengah penerapan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin ketat. (son/ris)
Ke Depan, Industri di Gresik Harus Berikan Pelatihan Kerja
Selain lima ranperda yang diusulkan empat komisi di DPRD Kabupaten Gresik untuk dibahas pada 2027, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) juga membahas dua ranperda yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Dua ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Ketenagakerjaan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes). Keduanya merupakan revisi dari peraturan daerah yang sudah berlaku di Gresik.
”Konsep dasar pembahasan dua ranperda ini lebih pada penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi,” kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda.
Salah satunya Ranperda tentang Ketenagakerjaan. Nantinya, regulasi tersebut akan disesuaikan dengan aturan baru dari pemerintah pusat. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kewajiban perusahaan menyelenggarakan pelatihan kerja di wilayah operasionalnya. Kewajiban itu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Melalui pembaruan aturan tersebut, pemanfaatan dana CSR perusahaan diharapkan lebih terarah dan selaras dengan program pemerintah daerah. ”Sebab, selama ini, dana CSR disalurkan ke masyarakat lebih banyak mengacu pada program yang dibuat perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Ranperda tentang Pemdes akan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan tata kelola desa. Mulai pemilihan kepala desa (pilkades), pengelolaan aset, keuangan desa, hingga aspek penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya.
”Ibaratnya, perda pemdes yang baru nanti akan mengatur semua hal yang selama ini diatur terpisah,” katanya.
Bapemperda memastikan, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 maupun 2027 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitas, tetapi juga kualitas regulasi dan efektivitas penerapannya.
”Kami tidak ingin, perda-perda yang kami tetapkan bersama pemerintah daerah hanya menjadi macan kertas, tapi sulit dilaksanakan di lapangan,” kata Huda. (son)
Editor : Arya Nata Kesuma