radarlamongan.co - jawaposradarlamongan - Rapat Paripurna DPRD Lamongan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 diwarnai hujan catatan dari tujuh fraksi, kemarin (7/9).
Penurunan proyeksi pendapatan daerah hingga carut - marut data bansos dan BPJS Kesehatan menjadi sorotan utama saat penyampaian pandangan umum fraksi — fraksi di DPRD.
Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan merosotnya target pendapatan daerah Rp 56,95 miliar atau turun 1,85 persen dari anggaran Rp 3,21 triliun.
Baca Juga: DPRD Lamongan Dorong Tata Kelola untuk Tekan Kebocoran Pajak
Selain itu, kenaikan PAD 2,09 persen, sektor pajak naik 2,60 persen dan retribusi daerah 1,81 persen, juga mendapatkan catatan.
"Mengapa komponen vital seperti pajak reklame mencatatkan pertumbuhan 0,00 persen alias jalan di tempat? Mengapa targetnya tidak bergerak? Mohon penjelasan," pinta juru bicara Fraksi Gerindra Dimyati.
Fraksi PDI-P menyoroti sektor pelayanan kesehatan dan validitas data sosial.
Baca Juga: DPRD Lamongan Sidak Proyek Jamula
Juru bicaranya, Umar Buwang, mengatakan, peningkatan PAD yang bersumber dari pelayanan kesehatan perlu dikaji kembali agar tidak berseberangan dengan tujuan utama pelayanan kesehatan masyarakat.
Fraksi ini juga meminta pemkab lebih terbuka mengenai kondisi data kependudukan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar penyaluran berbagai program.
Sebab, ketidaksesuaian data dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah.
"Berulangkali kami Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan untuk validasi data dari DTKS yang sebelumnya dipakai sampai DTSEN yang perlu dibenahi secara mendasar agar kebijakan yang dibuat benar - benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
DPRD kemarin juga menggelar paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pajak dan retribusi daerah.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyatakan, eksekutif telah memberikan jawaban resmi dalam paripurna lanjutan.
Langkah perbaikan seperti digitalisasi hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah terus digenjot untuk mendongkrak pendapatan.
Menurut Bupati Yes, persoalan optimalisasi aset daerah juga menjadi salah satu perhatian yang banyak disampaikan fraksi.
Pemkab terus mendorong agar aset yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
"Bagaimana aset ini bisa dimanfaatkan secara optimal," ujarnya. (sip/yan)
Editor : Arya Nata Kesuma