Prioritaskan Penambahan Anggaran untuk Layanan Publik Vital
GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Ada sejumlah catatan dari para wakil rakyat.
Dalam menyusun KUPA-PPAS APBD 2026, Pemkab dan DPRD Kabupaten Gresik menerapkan rasionalisasi pos belanja dan pendapatan agar program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik, bisa berjalan maksimal. Sebab, ada sejumlah perubahan signifikan pada struktur APBD 2026.
Pendapatan daerah diproyeksikan turun dari sebelumnya Rp 3,374 triliun menjadi Rp 3,161 triliun, atau berkurang Rp 213 miliar. Kondisi ini salah satunya akibat berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat.
Di tengah penurunan pendapatan, belanja daerah justru meningkat. Dari semula Rp 3,496 triliun, naik menjadi Rp 3,606 triliun, atau bertambah sekitar Rp 109,6 miliar.
Sedangkan sektor pembiayaan daerah mengalami kenaikan sekitar Rp 329,33 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 451,38 miliar. Dari sektor inilah, defisit anggaran bakal ditutup. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan nol rupiah.
”Perubahan angka tersebut menjadi sinyal bahwa Pemkab harus mengelola ruang fiskal secara lebih ketat,” ucap Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Publik, DPRD Kabupaten Gresik Raih Penghargaan JDIH Terbaik I Jawa Timur
Menurutnya, rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah dilakukan terhadap sejumlah pos. Sektor pendapatan yang berhasil diidentifikasi diarahkan untuk kebutuhan mendesak dan menjadi prioritas belanja. Terutama untuk memperkuat pemenuhan pelayanan publik.
Dari hasil pembahasan komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab, sejumlah kebutuhan mendapat tambahan dan pergeseran anggaran. Di antaranya penyediaan skywalker pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk percepatan penataan pohon-pohon.
Pemkab dan DPRD juga menambah anggaran di sektor lain. Seperti penyediaan sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan serta sistem komunikasi-informasi kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla), pengembangan kawasan industri kecil menengah (IKM) Menganti, hingga program kampung nelayan.
Tambahan anggaran juga diarahkan untuk pemerataan penerangan jalan umum (PJU). Saat ini, kebutuhannya mencapai 4 ribu titik. Sejauh ini, yang sudah diusulkan OPD baru 190 titik. ”Lalu kami tambah sekitar 20 titik. Disesuaikan dengan fiskal saat ini,” imbuhnya. Selain itu, Pemkab dan DPRD mengalokasikan anggaran untuk petugas pada lintasan rel kereta api (KA).
Selain itu, Pemkab dan DPRD mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan dropping air bersih guna mengatasi krisis air di sejumlah wilayah terdampak kemarau ekstrem.
Sedangkan, sejumlah perangkat daerah lain mendapat dukungan anggaran sesuai kebutuhan prioritas. (son)
Perbaikan Infrastruktur hingga Sekolah Rusak Jadi Atensi
Selama penyusunan KUPA-PPAS APBD 2026, DPRD Gresik juga memasukkan usulan penambahan program-program vital di sejumlah sektor layanan dasar.
Seperti di sektor kesehatan. Dewan mengusulkan tambahan anggaran Rp 8 miliar untuk memaksimalkan pelaksanaan program universal health coverage (UHC) atau layanan kesehatan semesta.
Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang sebelumnya direncanakan menyasar 247 rumah, diusulkan dewan ditambah 100 unit. Sebab, sasaran RTLH dari desil 1 (keluarga sangat miskin) mencapai 647 KK. ”Kami tambahkan anggarannya agar bisa lebih cepat,” ucap Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir.
Di sektor pendidikan, perbaikan sekolah rusak dianggarkan Rp 10 miliar untuk jenjang SD. Sedangkan, dari hasil serap aspirasi, untuk SMP diberikan anggaran pengadaan komputer guna persiapan tes kompetensi akademik (TKA).
Penambahan anggaran juga dilakukan di sektor infrastruktur. Mulai dari melanjutkan pembangunan jalan poros desa (JPD), sejumlah jalan kabupaten, hingga proyek lain.
Pemkab-DPRD juga menambah dana untuk pembebasan lahan kolam retensi guna mengatasi banjir Kali Lamong serta penyediaan lahan untuk pelebaran sejumlah ruas jalan. Seperti Jalan Menganti hingga Duduksampeyan—Betoyo.
”Ini untuk mempercepat konektivitas akses antar daerah di Gresik. Dengan begitu, roda perekonomian di tingkat desa lebih lancar,” pungkasnya. (son)
Editor : Arya Nata Kesuma