radarlamongan.co - jawaposradarlamongan – Pendapatan pajak daerah menjadi sorotan DPRD Lamongan saat rapat paripurna Rabu (21/5) di gedung wakil rakyat tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Lamongan, Husen, mengatakan, pihaknya meminta bapenda bekerja keras.
''Karena ini berbicara pajak adalah berbicara kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, apakah itu restoran atau lainnya,'' ujarnya.
‘’Terkait capaian 2024, akan menjadi evaluasi dan sudah kita soroti kinerja tidak tercapainya pajak,’’ imbuh politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan, Tulus Santoso, mengatakan, pendapatan daerah ditargetkan Rp 3,632 triliun.
Dari target itu. terealisasi Rp 3,299 triliun atau 90,81 persen.
PAD ditargetkan Rp 561,649 miliar, terealisasi Rp 559,459 miliar atau 99,61 persen.
''Sebagai mitra kerja, banggar berharap adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan permasalahan. Baik tentang pembangunan daerah maupun APBD, demi mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan,’’ ujarnya.
Berdasarkan data, pajak restoran tercapai Rp 10.163.890.615 (93,96 persen) dan pajak parkir terealisasi Rp 1.132.894.092 (75,53 persen).
Pada 2023, pajak parkir mencapai Rp 1.219.526.677.
Kabid Pengawasan dan Pelaporan Bapenda Lamongan, Taufiqotul Khasanah, menjelaskan, pajak restoran dan parkir ada kenaikan target.
Namun, penggalian potensi pajak belum maksimal.
‘’Ke depan harus bisa sesuai target atau melebihi target,’’ ujarnya.
Rapat paripurna kemarin beragenda persetujuan raperda pertanggungjawaban APBD 2024.
Badan anggaran (Banggar) DPRD Lamongan menyampaikan laporan hasil pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. (sip/yan)
Editor : Arya Nata Kesuma