RADARLAMONGAN.CO, JAWAPOS.COM - Peresmian Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan pada 17 Agustus 2025 menjadi kado berharga bagi masyarakat Lamongan sekaligus bukti bahwa masalah sumber kemacetan macet kronis di jalur nasional bisa diselesaikan.
Jalan sepanjang 7,15 kilometer yang dilengkapi 10 unit APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) itu langsung berfungsi, mengurangi tekanan arus lalu lintas di pusat Kota Lamongan yang selama ini dikepung antrean panjang kendaraan akibat perlintasan kereta api. Dengan rampungnya JLU, wajah Kota Soto terbebas dari stigma “kota macet”.
Selanjutnya perhatian tertuju pada tradisi kemacetan di Kota Babat. Jalan Lintas Selatan (JLS) diharapkan mendapat giliran selanjutnya untuk mengatasi masalah macet di Kota Wingko tersebut.
Babat, Titik Macet Empat Kota
Kota Babat bukan sekadar simpul kecil di jalur nasional. Wilayah ini adalah pertemuan arus kendaraan dari empat arah: Bojonegoro, Jombang, Tuban, dan Surabaya.
Pasar Babat, terminal, dan simpang-simpang utama di dalam kota sudah lama dikenal sebagai titik macet kronis, terutama saat arus mudik dan balik Lebaran. Data lalu lintas menunjukkan, volume kendaraan di kawasan Babat meningkat hingga 60% pada musim mudik, menjadikannya salah satu titik paling rawan kemacetan di Jawa Timur.
Salah satu solusi permanen mengatasi masalah itu adalah berfungsinya JLS. Jalan lingkar ini akan menghubungkan Semando di timur Kota Babat ke selatan, lalu tembus Gajah hingga masuk ke wilayah Bojonegoro.
Artinya, kendaraan tidak perlu lagi menumpuk di jantung Kota Babat. Bisa langsung mengarah ke Jombang dan Bojonegoro.
Realita: Masih Terjebak di Lahan dan Anggaran
Hingga kini JLS Babat masih pada persoalan pembebasan lahan. Pemkab Lamongan memberi perhatian besar. Namun keterbatasan APBD membuat prosesnya berjalan lambat. Sehingga dibutuhkan turun tangannya Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
Seperti yang terjadi pada JLU Lamongan. Proyek itu sempat terkatung-katung bertahun-tahun, namun akhirnya bisa rampung karena ada dorongan politik, sinkronisasi pusat-daerah, serta strategi pembiayaan yang jelas. Artinya, jalan keluar selalu ada jika pemerintah mau.
Harga yang Dibayar Publik
Kemacetan di Babat bukan hanya soal kenyamanan. Dampaknya nyata:
- Ekonomi: biaya logistik membengkak karena kendaraan terjebak macet di tengah kota.
- Lingkungan: polusi udara meningkat drastis di kawasan padat penduduk akibat emisi kendaraan yang menumpuk.
- Sosial: stres dan ketegangan di jalan saat musim mudik menurunkan kualitas perjalanan banyak orang dari berbagai daerah.
Ingat, setiap liter BBM yang terbakar sia-sia karena kemacetan adalah kerugian ekonomi yang ditanggung publik.
Perlu Keberanian Politik
JLS Babat jelas tidak bisa hanya mengandalkan Pemkab Lamongan. Dibutuhkan campur tangan serius dari Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat. JLS harus dimasukkan sebagai proyek strategis yang dipercepat pembiayaannya.
Tanpa status prioritas, Babat akan terus jadi korban lingkaran setan: lahan tak kunjung tuntas, anggaran tersendat, dan warga tetap macet setiap tahun.
Belajar dari JLU, ada tiga kunci yang bisa ditiru:
1. Skema Pembiayaan Campuran – memadukan APBD kabupaten, provinsi, dan pusat.
2. Keputusan Politik Tegas – menetapkan target penyelesaian yang realistis dan mengikat. Seperti JLU dijadikan proyek strategis nasional (PSN).
3. Transparansi Publik – membuka progres pembebasan lahan dan anggaran agar tidak ada celah tarik-menarik kepentingan.
Merealisasikan JLS tidak hanya mengatasi masalah kemacetan di Kota Babat. Tapi juga akan membuka perluasan ekonomi di Kota Wingko tersebut yang saat ini sudah terasa sumpek di tengah kota saja.
Sehingga potensi Babat sebagai persimpangan perdagangan antar daerah bisa lebih dimaksimalkan. Bahkan sudah dicanangkan sejak dulu. Terbukti perkembangan perdagangan di Babat lebih tinggi di banding Kota Lamongan sebagai ibukota kabupaten.(feb)
Editor : Anjar D. Pradipta