LAMONGAN, Radar Lamongan — Jika di Lamongan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dipastikan awal April, maka di Gresik belum dipastikan.
Sebagian kalangan DPRD Gresik malah pesimistis pembayaran THR 2024 bisa dilakukan.
Penyebabnya, kondisi keuangan daerah yang belum membaik.
Beban utang APBD Gresik pada tahun anggaran 2023 cukup tinggi, mencapai ratusan miliar rupiah.
Persoalan utang 2023 masih belum clear.
Makanya kami pesimis THR bisa dibayar tepat waktu, kata Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir seperti dilansir Radar Gresik.
Dari informasi yang diterimanya, THR ASN tahun ini dibebankan ke APBD, tidak lagi dari APBN.
Kami belum memeriksa lagi aturannya.
Tapi kalau benar seperti itu, jelas akan membebani APBD, ujar Abdul Qodir.
Rencananya, dalam waktu dekat DPRD memanggil pemerintah untuk membahas masalah THR tersebut.
Bagi kami, memberikan THR cukup penting dan merupakan instruksi dari pusat, imbuh Abdul Qodir.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan juga merasa pesimistis apabila nantinya THR dibebankan ke APBD.
Dia melihat besaran utang pemerintah pada anggaran 2023 cukup tinggi.
Jumlah tanggungan sekitar Rp 327 miliar.
Rencananya diangsur trimester pertama sebesar Rp 44 miliar.
Sisanya pada APBD-P pertengahan tahun nanti, kata Mujid Riduan.
Oleh karena itu, kami segera membahasnya bersama pihak terkait.
Menghitung lebih dulu total kebutuhan THR di Kabupaten Gresik, ujar Mujid Riduan.
Sementara itu, Pemkab Lamongan sudah menyiapkan anggaran Rp 75 miliar untuk membayar tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, CPNS, PPPK, serta anggota DPRD bersama sekretariat dewan.
Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lamongan, Imam Amrozi mengatakan, THR sudah dialokasikan APBN melalui dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah.
Pembayaran THR tidak akan mengganggu belanja daerah.
Rencananya, pembayaran THR dilakukan awal April. (rka/yan)
Editor : Arya Nata Kesuma