LAMONGAN, Radarlamongan.co - Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur, yang diserahkan di Kantor BPK RI Jatim, Senin (21/4).
Penghargaan yang diterima dari agenda rutin tahunan oleh BPK RI Jatim ini, merupakan wujud dari praktik keuangan sehat yang diselenggarakan oleh Kabupaten Lamongan.
Praktik ini diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Penghargaan yang diterima oleh Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA, Mek dan Ketua DPRD Lamongan M. Freddy Wahyudi, SE ini merupakan penghargaan ke sembilan yang diterima secara berturut-turut.
Menurut Bupati Yes, capaian ke sembilan kalinya ini merupakan wujud nyata dari profesionalitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Lamongan.
Terlebih, Kabupaten Lamongan sangat menekankan aspek akuntabilitas.
‘’Pemkab Lamongan berkomitmen akuntabel dalam mengelola harta negara untuk keperluan bersama masyarakat Lamongan,’’ ucapnya.
‘’Komitmen ini kami laksanakan dan tuangkan dalam LKPD tahun anggaran 2024, yang sudah diserahkan ke BPK pertengahan Maret lalu,” terangnya ketika menerima laporan hasil pemeriksaan di Surabaya.
Menurut Bupati Yes, penghargaan WTP ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan.
Serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder. Sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih maksimal.
Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin menuturkan, WTP ini adalah kewajiban bukan sekedar penghargaan. Karena keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan keuangan dengan baik.
Pemeriksaan ini bersifat mandatori yang dilaksanakan oleh BPK RI Jatim selama 60 hari. Tujuannya memberikan keyakinan memadai atas kewajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Terdapat empat kriteria yang menjadi penilaian LKPD tahun ini, di antaranya kesesuaian laporan keuangan degan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan atas perundangan-undangan, dan efektivitas pengendalian sistem intern.
Yuan mengatakan, ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah di Jatim dalam pengelolaan keuangan.
Di antaranya, kekurangan penerimaan daerah atas pendapatan pajak dan retribusi daerah, kekurangan volume atau spesifikasi teknis yang mengakibatkan kelebihan bayar, dan terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan.
Selain itu, pengendalian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum memadai, penganggaran pendapatan bagi hasil tidak mengacu pada ketentuan, serta pengendalian anggaran belanja belum memadai dan pengelolaan asset tetap belum tertib. (rka/ind)
