LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO - DPRD Lamongan bersama Pemkab Lamongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, Kamis (27/11), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan.
Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi menjelaskan, dengan adanya efesiensi dan pemotongan dana transfer. Sehingga dari beberapa pertemuan dan pembahasan di tingkat Komisi dan Banggar, pihaknya mengingatkan untuk mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
‘’Kita fokus pada kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, terutama itu infrastruktur jalan dan saluran irigasi, menjelang musim hujan antisipasi terjadinya banjir,’’ ucap Politisi F-PKB tersebut.
‘’Anggaran yang sudah kita sepakati bersama digunakan dan diefisienkan semaksimal mungkin, karena keterbatasan anggaran saat ini,’’ sambungnya.
Juru Bicara Banggar DPRD Lamongan, Nur Hasyim memaparkan hasil pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp 3,074 triliun, serta belanja daerah diproyeksikan Rp 3,149 triliun.
Sedangkan, defisit sebesar Rp 75,294 miliar, serta pembiayaan netto Rp 75,294 miliar. ‘’Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun anggaran 2026 nol rupiah,’’ paparnya.
Nur Hasyim menyampaikan beberapa saran. Diantaranya, Banggar mengapresiasi kenaikan target PAD APBD 2026, dan meminta kepada daerah tetap melakukan monitoring serta evaluasi kinerja perangkat daerah penghasil.
Sehingga target PAD yang telah ditentukan dapat tercapai seratus persen. Banggar mengharapkan Perusahaan Umum Daerah melakukan pengembangan dan inovasi usaha secara optimal dan terukur, untuk mendukung peningkatan PAD Tahun 2026.
‘’Badan Anggaran meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh terhadap kegiatan usaha PD Pasar, agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD,’’ imbuhnya.
Banggar meminta Pemerintah Daerah lebih selektif dalam penggunaan anggaran belanja, yang digunakan untuk program pembangunan dengan memperhatikan prioritas dan prinsip proporsionalitas dan kebermanfaatan.
‘’Badan Anggaran meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penambangan galian C, agar nantinya dapat berkontribusi secara optimal dalam peningkatan PAD di Tahun 2026,’’ ucapnya.
Selain itu, Banggar juga meminta adanya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jembatan yang mengalami kerusakan, untuk menunjang perekonomian daerah. Sebagai salah satu contoh jembatan yang ada di Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng.
‘’Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan capaian Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan BPJS, yang bertujuan melindungi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat rentan, termasuk masyarakat miskin di Kabupaten Lamongan melalui asuransi kesehatan,’’ katanya.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengapresiasi pada Pimpinan, Fraksi, Komisi dan Banggar DPRD Lamongan. ‘’Seluruh masukan, pendapat, dan saran yang disampaikan, baik melalui hearing dengan OPD maupun pembahasan yang intensif menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arsitektur APBD 2026,’’ ucap Bupati Yes. (sip/ind)
Editor : Anjar D. Pradipta