Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Bulan, Pajak Parkir Belum Ada 30 Persen

A
Penulis: Ahmad Asif Alafi❯

 

MINTA DIMAKSIMALKAN: Juru parkir di salah satu ruas jalan. Komisi D DPRD Lamongan meminta adanya pengawasan terhadap jukir diperketat. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
MINTA DIMAKSIMALKAN: Juru parkir di salah satu ruas jalan. Komisi D DPRD Lamongan meminta adanya pengawasan terhadap jukir diperketat. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)


Advertisement

radarlamongan.co - jawaposradarlamongan – Pendapatan dari pajak parkir belum menggembirakan.

Ditarget Rp 1,5 miliar selama setahun ini, Bapenda baru menerima pendapatan Rp 344,05 juta mulai Januari - Mei. 

Jika dipersentase, maka baru sekitar 22,94 persen selama lima bulan awal di 2025.

Advertisement

 ‘’Harapan ke depan pajak parkir bisa tercapai target atau melebihi target,’’ ujar Kabid Pengawasan dan Pelaporan Bapenda Lamongan, Taufiqotul Khasanah.

Menurut dia, ke depan badannya secara intens menggali potensi pajak parkir.

‘’Serta meningkatkan pengawasan terhadap pajak parkir,’’ imbuhnya.

Advertisement

Pajak parkir diperoleh dari parkir kendaraan di lahan khusus.

Di antaranya, rumah sakit, pasar, dan obyek wisata yang lahan dan penyelenggaraan tempat parkir disediakan daerah.

Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Mahfud Shodiq, mengingatkan OPD harus bekerja maksimal, mengoptimalkan objek parkir dengan baik.

‘’Adanya pengawasan terkait jukir juga perlu,’’ katanya.

 ‘’Karena banyak di Lamongan objek yang belum tergarap secara maksimal, makanya harus dimaksimalkan, sehingga target bisa terpenuhi,’’ imbuhnya.

Anggota komisi C lainnya, Ahmad Umar Buwang, mengatakan, ke depan perlu ada evaluasi dan strategi agar target pajak parkir terpenuhi.

‘’Seharusnya kan melihat konsumtif masyarakat terkait dengan penambahan daya beli motor tinggi, seharusnya berbanding lurus dengan pendapatan terkait pajak parkir. Nanti kita dorong dan koordinasi dengan OPD,’’ ucapnya. (sip/yan)

Advertisement

Artikel Terkait

Dugaan Pungutan PTSL di Desa Brengkok Bergulir, Komisi A DPRD Lamongan Tunggu Hasil Pemeriksaan

Dugaan Pungutan PTSL di Desa Brengkok Bergulir, Komisi A DPRD Lamongan Tunggu Hasil Pemeriksaan

Aduan dugaan pungutan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di luar ketentuan di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, menjadi perhatian Komisi A DPRD Lamongan.

Pendapatan Turun, Defisit Membengkak, P-APBD Lamongan 2026 Disetujui 

Pendapatan Turun, Defisit Membengkak, P-APBD Lamongan 2026 Disetujui 

Pos belanja daerah diproyeksikan membengkak, sementara sektor pendapatan justru mengalami koreksi turun.

Pemkab Lamongan Genjot Normalisasi Irigasi, Komisi C DPRD Minta Jadi Prioritas Setelah Jamula.

Pemkab Lamongan Genjot Normalisasi Irigasi, Komisi C DPRD Minta Jadi Prioritas Setelah Jamula.

Ketua Komisi C DPRD Lamongan Mahfud Shodiq meminta normalisasi embung dan saluran irigasi harus menjadi salah satu program prioritas, setelah program Jamula.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer