LAMONGAN, Radar Lamongan - KPUK Lamongan mengingatkan agar para caleg terpilih di Pemilu 2024 segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Bagi yang tak melakukan LHKPN ke KPK, maka caleg tersebut terancam tidak dilantik pada Agustus nanti.
Hal itu sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 1262/PL.01.9-SD/05/2024 pada Tanggal 11 Juli 2024, tentang penjelasan penyampain laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/ kota terpilih.
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan pada 21 hari sebelum dilantik.
Itu merupakan bunyi penegasan surat KPU RI Nomor 1.262, yang sebelunya kita sudah sampaikan pada surat Nomor 83 Tanggal 3 Mei, terang Ketua Komisioner KPUK Lamongan, Mahrus Ali kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (16/7).
Dia menjelaskan, caleg terpilih wajib menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan LHKPN kepada KPU Lamongan.
Dia menegaskan, jika ada yang tidak menyerahkan, maka KPU kabupaten Lamongan tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
Di sini adalah bahwa apabila belum memperoleh tanda terima, pelaporan harta kekayaan pada waktu 21 hari sebelum pelantikan, maka itu akan terancam untuk tidak dilantik, ujarnya.
Mahrus mengatakan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 52 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
Maka saya berharap kerjasaman calon terpilih agar segera menindaklanjuti mengenai laporan LHKPN-nya, dan di sini kita juga melampirkan mengenai salah satu format syarat pernyataan bahwa sudah mendapat tanda terima dari pelaporan LHKPN-nya, imbuhnya. (sip/ind)
