DPRD Lamongan Minta Hewan Kurban Harus Diberi Label Hewan Siap Kurban, Begini Alasannya

Kini, sudah menjamur para pedagang hewan kurban di sejumlah titik.

Komisi B DPRD Lamongan meminta adanya pengecekan rutin, serta pemberian label kesehatan hewan.

Sehingga memberi rasa nyaman kepada masyarakat. 

Dinas harus memberikan label pada seluruh sapi atau kambing bebas dari penyakit, sehingga pembeli merasa lega, tutur Anggota Komisi B DPRD Lamongan, Mahfud Shodiq kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (11/6). 

Politisi F-PKB itu belum mengetahui pasti hal itu sudah diterapkan atau belum.

Namun, dia berjanji bakal berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan. 

Jangan sampai nanti di tengah jalan ditemukan sapi atau kambing ada penyakitnya saat kurban, ujarnya. 

Mahfud mengatakan, pihaknya juga menyarankan Diskeswan Lamongan untuk menggandeng Kemenag Lamongan, terkait adanya lisensi bagi penyembelih hewan kurban.

Salah satunya memberikan pelatihan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. 

Kalau ini kan kita khawatir ngawur. Setiap orang disuruh menyembelih, padahal tidak punya kredibilitas untuk menyembelih.

Sehingga keabsahan daging diragukan halalnya, ucap Mahfud. 

Turkan, salah satu penjual hewan kurban di Lamongan mengakui sudah ada pemeriksaan dari petugas.

Jujukan pertama ke sini, karena kelihatannya barang dan dilihat dagangannya banyak, ujarnya.

Dia menjual kambing antara harga Rp 3,5 juta hingga Rp 6 juta per ekor.

Namun, diakuinya, penjualan hewan kurban tidak seramai tahun lalu.

Ketika H-7 Hari Raya Idul Adha, dia mengaku tahun lalu bisa menjual hingga 50 ekor kambing. 

Sampai saat ini hanya terjual sekitar 15 ekor, jadi turunnya banyak.

Kemungkinan karena banyak petani gagal panen, imbuhnya. (sip/ind)