LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO - Banggar DPRD Lamongan memberikan beberapa saran dan rekomendasi, seperti pengoptimalan pajak, retribusi daerah, dan mendorong BUMD memberikan kontribusi PAD secara optimal.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA PPAS) tahun anggaran 2026, Kamis (13/8).
Juru Bicara Banggar DPRD Lamongan, Didik Biyanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen dan tekad pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD secara berkelanjutan, dengan target mencapai Rp 1 triliun pada Tahun 2029.
‘’Peningkatan PAD juga diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan pelayanan publik, mengurangi beban kewajiban daerah, serta meningkatkan kepercayaan dan daya tarik inevstasi di Kabupaten Lamongan,’’ katanya.
Banggar menilai potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih belum tergali dan terealisasi secara optimal.
Beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian antara lain pajak makanan dan minuman, pajak mineral bukan logam dan batuan (MLBB), retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan tempat rekresasi, pariwisata dan olahraga, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, serta berbagai potensi pendapatan daerah lainnya.
‘’Untuk mencapai target PAD diperlukan langkah nyata, terukur dan kebijakan yang fundamental dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,’’ ucapnya.
Selain itu, Banggar juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan kontribusi terhadap PAD secara optimal.
‘’Banggar menilai masih terdapat BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi berupa deviden secara signifikan kepada daerah,’’ ujarnya.
Ketua DPRD Lamongan, M Freddy Wahyudi mengatakan, terdapat beberapa PAD dari beberapa sektor yang naik menjadi 3 persen. ‘’Semoga Lamongan semakin maju,’’ katanya.
