Advertisement
Advertisement
Advertisement

Serikat Pekerja di Lamongan Minta Tapera Dikaji Ulang

A
Penulis: Anjar Dwi Pradipta❯
BEBAN TAMBAHAN: Potret para pekerja di salah satu perusahaan di Kecamatan Deket. Pemerintah bakal menerapkan tapera dengan potongan 3 persen. (Anjar D. Pradipta / Radar Lamongan)
BEBAN TAMBAHAN: Potret para pekerja di salah satu perusahaan di Kecamatan Deket. Pemerintah bakal menerapkan tapera dengan potongan 3 persen. (Anjar D. Pradipta / Radar Lamongan)

LAMONGAN, Radar Lamongan - Beban pegawai swasta dan pemberi kerja bakal makin berat.


Advertisement

Pemerintah bakal menerapkan iuran program tabungan perumahan rakyat (tapera), dengan besaran potongan 3 persen.

Rinciannya 2,5 persen dari pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja. 

Sepeti diketahui, selama ini para pekerja dan perusahaan sudah menanggung potongan dalam beberapa program.

Advertisement

Diantaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. 

Ketua Asosiasi Pekerja Indonesia (Apindo) Kabupaten Lamongan, Sardjono menuturkan, peraturan itu perlu dikaji ulang, karena mengingat masih banyak perusahaan yang karyawannya belum diikutkan BPJS. Namun kini justru ditambah beban baru. 

Seharusnya dirembuk dulu dengan pengusaha dan serikat pekerja, pintanya.

Advertisement

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Lamongan, Iswahyudi mengakui, pihaknya belum mengetahui secara detail isi dari kebijakan tapera.

Sehingga, dia meminta ada sosialisasi yang masif agar pekerja swasta memahami. 

Pembayaran itu harus benar-benar menguntungkan pekerja. Peruntukannya (tapera, Red) nanti seperti apa, maka harus betul-betul kembali ke pekerja dan harus transparan, ucap Iswahyudi. 

Ketua Forum Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) Lamongan, Hari Wahyono menilai, pemerintah kurang bijak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah ingin mewujudkan pekerja memiliki rumah melalui tapera ini.

Padahal, diakuinya, sudah ada kebijakan sebelumnya dengan tujuan yang sama. 

Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan memberi bantuan kepemilikan rumah.

Hari menilai, seharusnya yang digencarkan yakni program BPJS Ketenagakerjaan rumah murah Rp 150 juta. Itu dikembangkan lagi untuk kepemilikan rumah bagi pekerja yang benar-benar tidak memiliki rumah, katanya.

Jadi dalam bahasan ini (tapera, Red), hanya pengumpulan dana saja, sambungnya. (sip/ind)

 

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Apindo dan Serikat Pekerja Tak Satu Suara, Dewan Pengupahan Lamongan Usulkan Dua  Besaran UMK 2027

Apindo dan Serikat Pekerja Tak Satu Suara, Dewan Pengupahan Lamongan Usulkan Dua  Besaran UMK 2027

Dewan Pengupahan Lamongan telah melakukan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan Tahun 2027 di kantor Disnaker Lamongan.

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Lamongan masih belum optimal.

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Kuota Kabupaten Lamongan yang berangkat ke Tanah Suci tahun depan mencapai 1.819 calon jemaah haji (CJH).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer