Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Usulkan Lagi Raperda Prostitusi

A
Penulis: Arya Nata Kesuma❯
BAHAS JUDUL RAPERDA: Anggota DPRD Lamongan yang mengikuti rapat paripurna dalam rangka persetujuan program pembentukan peraturan daerah 2025 kemarin. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
BAHAS JUDUL RAPERDA: Anggota DPRD Lamongan yang mengikuti rapat paripurna dalam rangka persetujuan program pembentukan peraturan daerah 2025 kemarin. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

radarlamongan.co — jawaposradarlamongan - DPRD Lamongan kembali mengusulkan raperda penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.


Advertisement

Raperda ini tidak dilanjutkan karena pembahasannya kurang kajian pada naskah akademik. 

Kemarin tidak gol, alasannya karena kajiannya kurang lengkap.

"Saya harapkan kajian akademisi untuk 2025, jangan sampai terulang, kurang lengkap," kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamongan, Suherman. 

Advertisement

Dia berharap raperda itu dilengkapi data pendukung seperti adat istiadat, kebudayaan, dan penguatan dari MUI.

Sehingga, raperda itu nantinya bisa menekan tingkat prostitusi dan asusila di Lamongan.

"Inisiatif DPRD ini tentunya adalah suara dari masyarakat, yang ditampung masing-masing fraksi," katanya.

Advertisement

Pada rapat paripurna dalam rangka persetujuan program pembentukan peraturan daerah 2025 kemarin (18/11), DPRD mengusulkan lima raperda.

Grafis Usulan Raperda. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)
Grafis Usulan Raperda. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)

Selain raperda penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, juga diusulkan raperda penyelenggaraan rumah kos.

Kemudian, raperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kelas jalan, raperda perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Terakhir, raperda penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Sementara itu, eksekutif mengajukan sembilan raperda.

Plt Bupati Lamongan, Abdul Rouf, mengatakan, judul raperda baik inisiatif maupun usulan pemkab, diusulkan melalui mekanisme partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

"Sehingga program pembentukan perda yang dihasilkan merupakan perda yang aspiratif dan disusun secara terencana, terpadu, serta sistematis," katanya. (sip/yan)

Advertisement
Editor : Arya Nata Kesuma
Sumber : Radar Lamongan

Artikel Terkait

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Realisasi Januari-Oktober 2026 Tembus Rp 1,5 miliar, Retribusi TPI di Lamongan Belum Optimal

Penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Lamongan masih belum optimal.

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Sebanyak 200 Calon Jemaah Haji di Lamongan Ajukan Tunda Berangkat

Kuota Kabupaten Lamongan yang berangkat ke Tanah Suci tahun depan mencapai 1.819 calon jemaah haji (CJH).

Rahadyan Surya Murdata Resmi Jabat Komandan Kodim 0812, Pemkab Lamongan Bakal  Perkuat Sinergi

Rahadyan Surya Murdata Resmi Jabat Komandan Kodim 0812, Pemkab Lamongan Bakal  Perkuat Sinergi

Kodim 0812 berganti pucuk pimpinan. Serah terima jabatan (sertijab) dari Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo kepada Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, telah dilaksanakan pada Senin (9/11).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer