LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO - Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan pengantar nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2026, kemarin (9/10), di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menjelaskan, Pemkab Lamongan menyusun rancangan APBD (R-APBD) tahun anggaran 2026 secara realistis dan terukur. Tentunya tetap mengedepankan kesinambungan fiskal serta dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah.
Dengan kompoisis seperti pendapatan daerah diproyeksikan Rp 3,225 triliun, serta volume belanja daerah dialokasikan Rp 3,295 triliun.
‘’Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar minus Rp 70,294 miliar,’’ ucapnya.
Sebagai langkah penyeimbang terhadap defisit anggaran, Pemkab Lamongan menempuh kebijakan pembiayaan netto, melalui optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diestimasi Rp 110 miliar. Penerimaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, serta penerimaan pembiayaan pinjaman daerah.
‘’Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk pembayaran kewajiban pinjaman daerah, direncanakan Rp 39,705 miliar,’’ ucapnya.
Selaras dengan tema rencana kerja pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2026 dan menimbang dinamika dan tentangan ekonomi yang terus bergerak, Pemkab Lamongan meneguhkan arah pembangunana pada sektor strategis yang menjadi menjadi pondasi kesejahteraan, yakni di bidang pendidikan dan Kesehatan, pada sektor infrastruktur, sektor perindustrian, perdagangan, pariwisata, sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor pelyanan publik dan tata Kelola pemerintahan.
‘’Sedangkan pada sektor sosial kemasyrakatan dan ketertiban umum, kita terus memperkuat harmoni sosial, meneguhkan nilai spiritual dan budaya, serta memastikan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Bupati Yes.
Dikonfirmasi terpisah, DPRD Lamongan meminta tetap fokus dalam perbaikan infrastruktur jalan yang tepat sasaran.
Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Mahfud Shodiq mengatakan, pihaknya tetap minta pembangunan infrastruktur jalan dimaksimalkan.
‘’Konsentrasi di Tahun 2026, pembangunan jalan harus dimaksimalkan, karena ini menjadi kebutuhan,’’ ucapnya.
Selain itu, pihaknya menyarankan perlu ada pemetaan, mana jalan yang harus diutamakan untuk perbaikan.
‘’Kita sudah pinjam di Bank Jatim, sehingga untuk melakukan pembenahan, harus betul-betul tepat sasaran, sehingga masyarakat Lamongan yang ingin jalan bagus bisa terbukti,’’ ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Supono menjelaskan, kemarin sudah di bahas KUA-PPAS terkait rancangan pinjaman, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Lamongan, yang mendesak, misal jalan, sehingga ke depan bisa segera terpenuhi.
Dengan 2026 fiskal yang kuat, sehingga pembagunan tetap jalan serta bisa dipakai untuk mengemblikan pinjaman.
‘’Fiskal kuat dan pembangunan tetap jalan,’’ imbuhnya. (sip/ind)
Editor : Anjar D. Pradipta