radarlamongan.co – jawaposradarlamongan - Alokasi bantuan stimulan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lamongan dipastikan menyusut tahun ini.
Jika pada 2025 jatah perbaikan mencapai 45 unit, maka tahun ini turun menjadi 41 unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lamongan, Fahrudin Ali Fikri, mengatakan, meski terjadi penurunan, pihaknya tetap berupaya memaksimalkan serapan anggaran tersebut.
Apalagi bantuan ini bersifat stimulan dengan nilai Rp 15 juta per unit.
Harapannya, ada sharing dari penerima maupun desa.
“Sejauh ini, alhamdulillah dari penerima maupun masyarakat sambutannya baik, jadi gotong - royong dan manfaatnya lebih dirasa,” jelasnya.
Menurut dia, bantuan renovasi untuk rumah tidak layak huni setiap tahun ada.
Bantuan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Penentuan sasaran dilakukan secara selektif dengan melihat kondisi fisik rumah, mulai dari kondisi dinding, lantai, hingga atap.
Udin menambahkan, program RTLH ini berbeda dengan penyediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Bantuan MCK dikhususkan bagi keluarga yang belum memiliki sanitasi layak demi menjaga kebersihan lingkungan.
Dia berharap bantuan renov rumah ini bisa bermanfaat bagi penerima.
Sehingga, secara bertahap di Lamongan tidak ada rumah dengan lantai tanah.
Tahun lalu, total penanganan 45 hunian bersumber dari APBD.
Selain itu, masih ada 14 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Semoga program ini bermanfaat, dan penerima manfaatnya bertambah,” harapnya. (rka/yan)
Editor : Arya Nata Kesuma