LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan dan 17 Rukun Nelayan se-Kabupaten Lamongan mengadakan audiensi di Guest House Pemkab Lamongan, Sabtu (16/8).
Pertemuan dengan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi itu memunculkan berbagai keluhan dan langkah penanganan serius untuk mendukung nelayan agar bisa kembali melaut dengan aman, produktif, dan sejahtera.
Keluh Kesah Nelayan: Terjebak “Simalakama” Izin Kapal
Ketua HNSI Cabang Lamongan, H. Sukri Sulatim, menyampaikan inti persoalan. Banyak nelayan, khususnya yang memiliki kapal di atas 20 GT, terpaksa berhenti melaut karena terhambat prosedur perizinan.
“Penangkapan oleh PSDKP makin gencar terhadap nelayan yang izin kapalnya belum lengkap,” ungkap Sukri.
Dilema yang dihadapi tak main-main: jika melaut, takut ditangkap; jika tidak melaut, tidak ada penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.
Proses perizinan kapal berukuran besar memakan waktu lama bisa seminggu, bahkan berbulan-bulan, sehingga banyak nelayan berada dalam situasi buntu yang berbahaya secara ekonomi dan sosial.
Dampaknya Meluas: Penurunan Kesejahteraan & Daya Beli Masyarakat
Sukri kembali mengingatkan bahwa nelayan merupakan "leading sector" perekonomian lokal. Jika mereka tidak melaut, efek domino cepat terjadi: pedagang nasi goreng, soto, sate pecel, serta pelaku UMKM kaki lima akan merasakan langsung turunnya omzet. “Nelayan itu konsumtif. Ketika mereka kesulitan ekonomi, komunitas usaha kecil lain juga terpukul,” paparnya.
Respons Bupati: Perlu Merancang Jalan Perizinan Mudah
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, merespon dengan tegas dan cepat: ia akan menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, seperti Gubernur Jawa Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.
Bahkan, rencananya akan menyurat langsung kepada Presiden Prabowo agar izin kapal bisa diproses lebih cepat agar nelayan bisa kembali produktif dan tenang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan kebutuhan primer lain.
Langkah tersebut sejalan dengan inisiatif yang sudah berjalan di tingkat provinsi seperti hadirnya Klinik Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (“Klinik IKAN”) sebagai pusat perhatian pelayanan perizinan di awal 2025 .
Perlindungan Nelayan: Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Mengakui risiko tinggi yang dihadapi nelayan seperti cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan angin kencang. Bupati berharap agar nelayan merespons positif program BPJS Ketenagakerjaan. “Dengan ikut kepesertaan ini, nelayan bisa melaut dengan tenang dan nyaman,” tegasnya. Ini adalah upaya penting untuk meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan nelayan.
Ajakan Moral: Tetap Sabar, Belajar, dan Jadi Nelayan yang Baik
Di akhir audiensi, Bupati memberi pesan moral: “Tetaplah menjadi nelayan yang baik, sabar, dan terus belajar.” Kalimat sederhana namun bermakna besar, sebuah panggilan agar nelayan tidak kehilangan semangat dan terus meningkatkan kapasitas diri untuk masa depan yang lebih baik.
Audiensi 16 Agustus 2025 ini menandai momentum penting: dari lahirnya kesadaran bahwa prosedur perizinan kapal >20 GT harus disederhanakan, hingga adanya dorongan serius dari Bupati Lamongan untuk memperkuat akses dan perlindungan nelayan.
Langkah-langkah seperti komunikasi lintas lembaga, optimalisasi peran Klinik IKAN, dan promosi BPJS Ketenagakerjaan menjadi tulang punggung solusi jangka pendek dan panjang. Semoga aspirasi ini segera berbuah nyata sehingga nelayan Lamongan bisa kembali melaut dengan produktif dan sejahtera. (feb)
Editor : Anjar D. Pradipta