LAMONGAN, Radarlamongan.co - Pemkab Lamongan terus mendorong penerimaan daerah melalui sektor pajak.
Salah satu sektor yang menjadi andalan ialah makanan dan minuman (mamin). Tahun lalu realisasi pajak mamin di Lamongan mencapai Rp 10 miliar lebih atau 97 persen.
Kepala Bapenda Lamongan, Pujo Broto Iriawan Putra menjelaskan, untuk pajak mamin di Lamongan kontribusinya cukup besar.
Sehingga, pihaknya menargetkan sama dengan sebelumnya, untuk mengantisipasi dampak perubahan pola konsumsi masyarakat.
Data sementara, realisasi pajak mamin memasuki akhir bulan ini mencapai Rp 1,6 miliar, atau 15,60 persen dari target Rp 10 miliar. Secara target triwulan pertama sudah memenuhi 15 persen.
‘’Kita juga berusaha menemukan objek pajak baru agar penerimaan daerah bisa tumbuh signifikan,” terangnya.
Pihaknya khawatir realisasi penerimaan pajak mamin bakal terpengaruh efisiensi anggaran dari pusat.
Sebab berimbas pada berkurangnya kegiatan makan dan minum di setiap instansi seperti sosialisasi, rapat, bimtek, dan kegiatan lainnya.
Menurut dia, kegiatan mamin rapat di setiap OPD wajib membayar PPH 23 dan pajak daerah. Kalau mamin OPD dikurangi, maka secara otomatis penerimaan pajak daerah juga terdampak.
Sesuai instruksi presiden, efisiensi pada kegiatan perdin (perjalanan dinas), rapat, dan kegiatan yang kurang berkontribusi langsung ke masyarakat.
Pujo berharap potensi objek pajak baru bisa dimaksimalkan untuk menutupi kegiatan dari masing-masing instansi.
Sebab, belanja mamin OPD ini sebenarnya potensi tetap yang bisa menambah penerimaan daerah di sektor pajak. Saat ini harus dilakukan sejumlah penyesuaian, dengan harapan bisa tetap mencapai target yang ditetapkan.
‘’Ini masih tribulan pertama, kita akan berusaha untuk memenuhi hingga akhir tahun,” ujarnya. (rka/ind)
Editor : Anjar D. Pradipta