radarlamongan.co — jawaposradarlamongan - Pemkab Lamongan bersama DPRD setempat menyetujui dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD Lamongan tahun anggaran 2025 kemarin (25/11).
Pada rapat paripurna di Gedung DPRD Lamongan itu, badan anggaran (banggar) mendorong pemkab untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak restoran.
Juru Bicara Banggar, Nur Hasyim, mengatakan, pendapatan daerah 2025 diproyeksikan Rp 3,262 triliun.
Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp 3,272 triliun. Sehingga, defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 Rp 10 miliar.
"Pembiayaan netto Rp 10 miliar, sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun anggaran 2025 nol rupiah," jelasnya.
Ada beberapa catatan dari banggar.
Salah satunya, mendorong pemkab terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), utamanya dari sektor pajak restoran.
Banggar juga meminta potensi sumber daya alam di daerah pesisir Kabupaten Lamongan dimaksimalkan.
"Badan anggaran mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah sejalan dengan pemerintah pusat terkait dengan program makanan bergizi," kata Nur Hasyim.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan, ada enam program prioritas pada APBD 2025.
Mulai peningkatan stabilitas dan kondusivitas sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing.
Kemudian, pemutakhiran pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata.
Berikutnya, stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar, serta optimalisasi kawasan industri, kawasan baru, dan realisasi ringroad.
Serta, penguatan kualitas dan kuantitas produksi komunitas komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun nonelektronik.
Terakhir, peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel.
"Dengan postur fiskal tersebut pembenahan-pembenahan di beberapa sektor pemerintahan lainnya juga terus kita lakukan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah," ucap Bupati Yes. (sip/yan)
Editor : Arya Nata Kesuma