Radarlamongan.co – Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan daerah dari badan usaha milik daerah (BUMD) masih minim.
Bagian laba yang dibagikan ke pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD baru Rp 9,6 miliar, atau 48 persen dari target APBD sebesar Rp 18 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, Pujo Broto Iriawan Putra mengatakan, untuk pembayaran PAD dari sejumlah perusahaan mitra pemerintah masih minim.
Tercatat hanya beberapa yang realisasinya baik, sisanya masih perlu ditingkatkan lagi.
Dia mengungkapkan, yang sudah memenuhi target yakni Bank Daerah Lamongan. Targetnya Rp 4,5 miliar dan sudah terpenuhi.
Sedangkan Perumda Air Minum Lamongan target Rp 4,3 miliar dan baru terealisasi Rp 3,7 miliar.
‘’Untuk BUMD lain terus diingatkan karena waktu pelunasan hanya sisa dua bulan, dan setiap triwulan selalu kita sampaikan capaiannya,” ujar Pujo, sapaan akrabnya.
Penerimaan daerah hanya mengandalkan dari perusahaan mitra pemerintah. Sebab Lamongan tidak memiliki sumber daya alam, sehingga tidak ada dana hibah seperti lainnya.
Karena itu, lanjut dia, penerimaan retribusi maupun pajak setiap tahunnya ditarget naik.
Menurut dia, dari sejumlah BUMD yang masih belum ada pembayaran, biasanya memang dilakukan akhir tahun.
Misalnya WBL masih belum ada pembayaran sama sekali. Sedangkan, Perumda Aneka Usaha baru terealisasi Rp 100 juta, atau kurang 72 persen dari target Rp 367 juta.
Perseroda LIS target Rp 999 juta dan baru terealisasi Rp 330 juta. Sementara itu, Perumda Pasar ditarget Rp 1,5 miliar, yang masih terealisasi Rp 325 juta.
‘’Harapannya setiap tahun target bisa naik, agar ada tambahan penerimaan daerah,” imbuhnya.
Pujo menambahkan, PAD ini sumbernya dari laba bersih usaha yang dijalankan oleh BUMD.
Sehingga dari perusahaan memang harus menyelesaikan seluruh laporan administrasinya, serta memastikan jumlah laba yang sharing dengan pemerintah. (rka/ind)
Editor : Anjar D. Pradipta