LAMONGAN, Radarlamongan.co - Kesepakatan dalam debat kedua calon wakil bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Lamongan sudah terjalin.
KPUK Lamongan memastikan, pendukung yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang debat maksimal 40 orang per paslon.
Seperti diketahui, terdapat dua paslon yang berkontestasi di Pilkada Lamongan. Meliputi paslon nomor urut satu Abdul Ghofur dan Firosya Shalati (Bagus), serta paslon nomor urut dua Yuhronur Efendi dan Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham).
Komisioner Divisi Sosialiasi Pendidikan Pemilih, Partipasi Masyarakat, dan SDM KPUK Lamongan, A. Thoriq Hidayatullah mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dan technical meeting bersama LO kedua paslon, EO, kepolisian dan Bawaslu Lamongan.
Sehingga diharapkan mulai dari pemberangkatan hingga belangsungnya debat, bisa berjalan lancar, aman, dan damai.
‘’Untuk debat kedua ini nanti akan kita lakukan pada Tanggal 7 November 2024, tepatnya Hari Kamis di Surabaya,’’ terang Thoriq, sapaan akrabnya.
Thoriq menjelaskan, pihaknya sudah membuat aturan debat yang disepakati masing-masing paslon. Termasuk rundown hingga penyelenggara secara teknis.
Nantinya peserta yang akan diundang terbatas, guna mengantisipasi adanya kegaduhan dan potensi bentrok.
Nantinya juga terdapat undangan untuk forkopimda, bawaslu, dan panelis. Disinggung pendukung paslon di luar ruang debat.
‘’Nanti bukan ranah kami (di luar ruang debat, Red). Yang jelas kita hanya memfasilitasi sesuai undangan.
Nanti kita akan screening yang dapat id-card dari masing-masing paslon hanya 40 orang yang bisa memasuki ruangan,’’ ujarnya.
Bagaimana antisipasi adanya kegaduhan di luar ruang debat?.
Thoriq menuturkan, untuk antisipasi keramaian di depan sudah dikoordinasikan secara berjenjang, mulai dari Polres Lamongan, Polrestabes Surabaya, dan Polda Jatim terkait keamanan dan ketertiban.
‘’Baik urusan di luar acara maupun dalam lokasi acara,’’ imbuhnya.
Tema yang diusung dalam debat nanti yakni ‘’meningkatkan layanan publik yang inovatif, inklusif, dan berkeadilan, dalam upaya menyelesaikan persoalan daerah’’.
Sedangkan terdapat lima sub-tema dalam lima kategori.
‘’Dimana dari masing-masing sub-tema akan kita munculkan dua pertanyaan yang kemudian akan dipilih oleh paslon,’’ ujar Thoriq.
Sub-tema meliputi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis manajemen modern, layanan publik yang transparan dan akuntabel,
inovasi berbasis teknologi untuk menyelesaikan persoalan daerah, partisapsi publik dan responsivitas dalam mengatasi persoalan daerah,
dan peningkatan integritas sebagai upaya pencegahan KKN. Untuk rangkaian acara tetap enam segmen seperti pada debat perdana lalu. (sip/ind)
Editor : Anjar D. Pradipta