GRESIK, RADAR LAMONGAN.CO - DPRD Kabupaten Gresik memberikan dukungan penuh terhadap rencana Pemkab Gresik fokus pembangunan jalan poros desa (JPD). Komitmen itu diwujudkan melalui serangkaian kebijakan yang digulirkan para wakil rakyat.
Perbaikan JPD di seluruh wilayah di Kabupaten Gresik memang sudah sedemikian mendesak. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik yang diterbitkan pada tahun 2024 lalu, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer di 18 kecamatan yang perlu perbaikan.
Karena itu, untuk mendukung jalannya perbaikan JPD, DPRD Kabupaten Gresik langsung mengambil sejumlah langkah strategis. Di tahap awal, seluruh wakil rakyat mendata sekaligus meminta masukan warga terkait jalan-jalan desa yang butuh perbaikan. Langkah itu dilakukan melalui kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, serta lewat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di seluruh kecamatan.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Publik, DPRD Kabupaten Gresik Raih Penghargaan JDIH Terbaik I Jawa Timur
Hasil reses sekaligus Musrenbang itu lantas dikomparasikan dengan pendataan yang juga dilakukan oleh Pemkab. Sehingga, muncul daftar JPD yang masuk dalam daftar perlu perbaikan.
Setelah itu, DPRD bersama Pemkab lantas Menyusun perhitungan anggaran yang diperlukan untuk membenahi JPD. Disepakati, untuk fase awal, dana sebesar Rp 100 miliar dialokasikan melalui APBD 2026 serta Perubahan APBD (PAPBD) 2026.
”Saat ini alokasi anggaran sedang dalam tahap perencanaan untuk pembahasan perubahan APBD. Kami targetkan, proyeksi anggaran itu sesuai dengan yang telah direncanakan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir.
Politisi muda itu menyebut bahwa perbaikan maupun pembangunan JPD memang sudah sangat mendesak. Mengingat efeknya yang sangat besar. Jalan-jalan itu tidak hanya jadi penghubung masyarakat antar desa, tapi juga menjadi infrastruktur vital pengungkit pertumbuhan ekonomi. ”Contohnya, distribusi hasil pertanian maupun perikanan masyarakat ke daerah lain akan lebih lancar,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk bisa membenahi seluruh JPD yang butuh perbaikan, anggaran yang diperlukan memang tidak sedikit. Karena itu, DPRD Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menganggarkan program ini secara bertahap.
Karena itu, di fase awal, perbaikan JPD selama tahun 2026 diprioritaskan untuk jalan-jalan yang sangat mendesak untuk dibenahi. Lalu menyusul perbaikan di jalan-jalan lain pada tahun anggaran selanjutnya. ”Yang jelas, program perbaikan JPD tetap kami sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta memperhatikan alokasi anggaran untuk program-program lainnya,” kata salah satu kader senior PC GP Ansor Gresik itu.
Menurut Syahrul, dengan kekuatan APBD 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 3,3 triliuan, pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Selain itu ketentuan mandatory spending (program wajib) yang telah ditetapkan pemerintah pusat juga menjadi prioritas. (son)
Ajak Masyarakat untuk Berpartisipasi Aktif
Di sisi lain, menuntaskan perbaikan JPD dengan hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah diperkirakan bakal membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena itu, DPRD Kabupaten Gresik juga sangat berharap akan peran aktif masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa pembangunan JPD sejatinya tidak hanya menjadi tugas Pemkab maupun DPRD Gresik. ”Peran masyarakat dalam rangka pengawasan juga dibutuhkan,” katanya.
Sebab, melalui pengawasan aktif dari masyarakat, realisasi perbaikan JPD diharapkan benar-benar sesuai harapan.
Di sisi lain, masyarakat juga bisa berperan aktif melalui cara lain. Di saat pemerintah terkendala fiskal akibat pengurangan TKD atau dana transfer daerah Rp 539 miliar tahun 2026, masyarakat bisa membantu pendanaan perbaikan JPD di wilayah masing-masing melalui program swadaya.
”Masyarakat kami ajak untuk kembali menggelorakan budaya gotong royong dalam perbaikan jalan poros desa. Kalau ada persoalan di lapangan silakan dilaporkan kepada kami. Harapannya semua pihak bisa bersama-sama mengawal pembangunan agar berjalan lebih baik dan produktif," pungkas Syahrul.
Sementara itu, berdasarkan rencana yang telah disusun, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik menargetkan perbaikan 218 ruas jalan poros desa. Pada APBD 2026 terdapat alokasi anggaran Rp 20 miliar untuk perbaikan 22 ruas Jalan poros desa.
Sedangkan pada PAPBD 2026 diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 92 miliar untuk 19 ruas. Perbaikan JPD difokuskan di wilayah Gresik Selatan yang makin turun kualitasnya imbas banjir. (son)
Gandeng Pemkab, Legislatif Perkuat Mitigasi dan Penanganan Bencana
Selain melalui program perbaikan JPD, strategi penataan infrastruktur yang juga digagass oleh DPRD Kabupaten Gresik adalah melalui mitigasi bencana alam. Sebab, rentetan bencana yang selama ini terjadi ikut berkontribusi terhadap kerusakan infratruktur daerah, terutama di tingkat desa.
Karena itu, sebagai langkah antisipasi, DPRD mengajak dinas terkait menyiapkan mitigasi dan penanganan bencana di seluruh wilayah, terutama yang rawan bencana.
”Langkah ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan petugas dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Seperti diketahui, beragam bencana sering muncul, terutama banjir dan bencana perairan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Untuk mewujudkan usaha itu, sejumlah kegiatan dijalankan DPRD Kabupaten Gresik bersama Pemkab. Salah satunya melalui sosialisasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarla), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait mitigasi dan penanganan penyelamatan air.
Dalam sosialisasi itu, Hamdi menjelaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada proses evakuasi, tetapi juga mitigasi jangka panjang. Beberapa strategi yang dinilai penting antara lain normalisasi dan pengerukan sungai, reboisasi, pembangunan daerah resapan air, hingga penataan ruang dan zonasi kawasan rawan banjir.
Hamdi mencontohkan di wilayah Menganti yang selama ini menjadi salah satu daerah langganan banjir. Menurutnya, masyarakat maupun petugas di wilayah tersebut kini mulai memahami langkah penanganan awal hingga pascabencana.
”Sebab, dalam hal kebencanaaan, sebenarnya yang paling utama adalah mitigasi. Bagaimana masyarakat dan petugas memahami apa yang harus dilakukan saat banjir terjadi,” ucapnya.
Dalam penanganan banjir, BPBD dan Damkar disebut memiliki peran penting, mulai dari simulasi evakuasi, kesiapsiagaan di titik rawan, hingga penyediaan perlengkapan seperti pelampung, perahu karet, tali, hingga alat apung. ”Kami berharap ke depan Gresik bisa terbebas dari berbagai bencana, terutama banjir. Pemerintah juga harus memperhatikan kesiapsiagaan personel dan dukungan anggaran karena selama ini masih ada keterbatasan peralatan dan daya dukung,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarla) Kabupaten Gresik, Suyono mengapresiasi langkah yang digagas para wakil rakyat. ”Maka kami berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Dan kami akan selalu siap dan siaga dalam proses penyelamatan berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (son)
Editor : Arya Nata Kesuma