GRESIK, RADAR LAMONGAN.CO - DPRD Gresik baru saja menuntaskan salah satu tugasnya, membahas dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025. Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan para wakil rakyat.
Setelah melalui serangkaian pembahasan secara maraton yang melibatkan seluruh komisi, DPRD Kabupaten Gresik menuntaskan hasil evaluasinya atas LKPJ APBD tahun 2025 oleh Pemkab.
Seluruh fraksi di dewan sepakat untuk menyetujui laporan kinerja eksekutif selama tahun lalu.
Baca Juga: Dua Eks Striker Persela Lamongan Berebut Jadi Ketua Asosiasi Pelatih di Kota Asalnya
Selain menyampaikan sederet apresiasi atas kinerja positif eksekutif, para legislator juga memberikan sederet rekomendasi terkait terhadap sejumlah sektor yang perlu dibenahi.
Salah satu yang atensi dari DPRD adalah soal kinerja keuangan daerah, terutama capaian pendapatan daerah sepanjang tahun 2025. Secara umum, dewan menyebut kinerja pemkab di sektor ini sudah positif.
Salah satu indikatornya adalah realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,58 persen dari target. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyentuh angka 94,08 persen.
Meski capaian pendapatan daerah maupun PAD di Kabupaten Gresik sudah mendekati angka maksiimal, dewan tetap memberikan catatannya, terutama terkait Raihan PAD.
DPRD menyoroti dua komponen PAD yang dinilai masih bisa dimaksimalkan. Salah satunya sektor pajak daerah yang terealisasi 95,23 persen dari target, dan retribusi daerah yang mencapai 85,75 persen dari target.
”Sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebenarnya nmasih bisa lebih dioptimalkan lagi. Selain itu, jika digali lebih dalam, dua sektor ini juga masih bisa ditingkatkan lagi target dan perolehannya," ucap Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir.
Langkah ini, kata Syahrul, perlu diseriusi. Mengingat saat ini diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat yang berdampak pada penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk untuk Gresik.
Untuk itu, DPRD merekomendasikan sejumlah langkah optimalisasi PAD. Mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB dan PKB, peningkatan pajak restoran melalui penempatan tapping box di rumah makan, hotel, dan pusat kebugaran, hingga penataan aset daerah yang selama ini belum tergarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
DPRD juga mengevaluasi sektor belanja daerah selama tahun 2025. Berdasarkan LKPJ, belanja daerah yang direalisasikan Pemkab mencapai 87,33 persen dari rencana belanja selama setahun.
Angka itu lebih rendah dibanding capaian tahun 2024 yang mencapai 93,03 persen. Meski relatif tinggi, sejumlah catatan terkait hal ini diberikan dewan. Sebab, realisasinya cukup rendah, termasuk di sektor-sektor publik.
Baca Juga: Bupati Yes Salurkan Tiga Combine Untuk 3 Kelompok Tani, Ini Rinciannya
Salah satunyna di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Realisasi belanja daerahnya mencapai 46,57 persen. Angka itu dinilai sangat jauh dari optimal.
Sebab, Dinas PUTR merupakan salah satu ujung tombak dalam mewujudkan tema pembangunan 2025 di sektor infrastruktur. Yakni peningkatan daya saing wilayah serta terjaminnya pemerataan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar kelompok.
DPRD menilai lambatnya proses lelang, pelaksanaan kegiatan, dan administrasi pelaporan menjadi penyebab utama tertundanya pembayaran dan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
”Dinas PUTR perlu mendapat atensi khusus untuk serapan belanja. Khususnya pada pos belanja keuangan. Proses lelang, pelaksanaan kegiatan dan administrasi harus seiring sejalan. Sehingga tidak berdampak pada penundaan pembayaran dan menimbulkan Silpa,” jelas Syahrul.
Catatan juga diberikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akibat realisasi belanja daerah tergolong rendah. Yakni Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Inspektorat.
Rendahnya serapan Bagian Kesra disebut akibat penundaan penyaluran dana hibah karena data penerima masih perlu disinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
”Jika akurasi data dapat diperbaiki disertai transparansi dan akuntabilitas, program hibah dapat dilanjutkan karena akan memberikan stimulus pada perekonomian melalui penguatan daya beli masyarakat," ujarnya.
Sementara Inspektorat diminta memfokuskan program pada peningkatan kompetensi SDM serta pengawasan dan pembinaan perangkat daerah, termasuk pemerintah desa. (son/ris)
Tercapainya Indikator Kinerja Utama Mendapat Apresiasi
GRESIK, RADARLAMONGAN.CO - Kabupaten Gresik menorehkan catatan positif dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.
Dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam LKPJ tahun 2025 yang disampaikan Kepala Daerah, sebanyak 8 indikator berhasil terpenuhi. Realisasinya mencapai 88,89 persen dari total target.
Baca Juga: Dishub Lamongan Ikut Tangani Kerusakan Ringan PJU Provinsi
Capaian ini lengkap dengan keberhasila Kabupaten Gresik masuk dalam enam besar kabupaten terbaik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional.
”DPRD sangat mengapresiasi berbagai program reformasi birokrasi yang telah dijalankan Bupati sehingga berhasil meraih prestasi gemilang di tingkat nasional," ucap Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan catatan strategis di sektor pemenuhan 9 IKU demi perbaikan ke depan.
Sebab, ada satu indikator yang belum tercapai, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sebab, pencapaian indikator ini sangat berkaitan erat dengan upaya Pemkab-DPRD untuk menjadikan masyarakat Gresik semakin berkualitas dan berdaya saing. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan.
DPRD berharap capaian positif ini menjadi pelecut semangat bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi.
Selain itu, DPRD mengingatkan agar capaian angka-angka tersebut betul-betul dirasakan masyarakat secara nyata, bukan sekadar terlihat baik di atas kertas. (son/ris)
Saatnya Memaksimalkan Efek Berganda Sektor Industri
Pertumbuhan ekonomi di Gresik pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,9 persen. Angka ini dinilai masih perlu dipacu lebih tinggi, mengingat kabupaten ini memiliki modal besar berupa sektor industri pengolahan yang berkontribusi hingga 51,86 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
DPRD mengingatkan bahwa kontribusi industri pengolahan sebesar 51,86 persen sebenarnya sudah melampaui syarat minimal untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Di mana mensyaratkan kontribusi industri pengolahan minimal 30% terhadap PDB atau PDRB.
Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, DPRD merekomendasikan tiga langkah strategis.
Dari sisi produksi, pemerintah diminta memperkuat insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi industri pengolahan sambil mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.
Dari sisi pengeluaran, daya beli masyarakat perlu ditingkatkan mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang 61% PDRB, melalui fasilitasi sertifikasi halal UMKM dan program padat karya infrastruktur.
Adapun rekomendasi ketiga adalah mendorong adaptasi ekonomi digital. DPRD menilai pergeseran pola belanja masyarakat dari offline ke online harus dipotret lebih akurat dalam metode pengukuran pertumbuhan ekonomi, sekaligus dijadikan peluang untuk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital.
Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan bahwa potensi tersebut harus ditangkap agar bisa menghasilkan efek berganda. Misalnya sumber daya masyarakat (SDM).
Warga Gresik disiapkan memiliki skill sesuai kebutuhan industri. Selain melalui juga disiapkan menjadi pengusaha untuk menopang industri-industri besar.
”Agar hal ini tercapai, maka Pemkab membuka banyak pelatihan keterampilan. Hasilnya bisa dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten ini,” ucapnya.
Syahrul menekankan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Pudak cukup tinggi. Karena itu optimalisasi potensi itu bisa mencegah warga-warga potensial di Gresik memilih untuk keluar daerah.
”Agar orang-orang ini berkontribusi langsung untuk daerah, karena di Gresik potensinya besar,” jelasnya.
Politisi PKB itu menyebut bahwa ke depan, industri di Kota Santri akan semakin banyak. Karena itu skill warga untuk jadi pekerja maupun usaha penopang industri harus disiapkan sejak dini.
“Ini bagus untuk mengambil efek bergandanya dari industri pengolahan yang ada di Gresik,” pungkasnya.
Selain itu, potensi-potensi lain di balik kuatnya sektor industri di Gresik juga perlu dikembangkan.
Seperti di sisi pemenuhan bahan baku dari sumberdaya lokal, hingga potensi hidupnya sektor UMKM di balik geliat aktivitas industri.
”Sehingga, pemkab perlu memfasilitasi masyarakat agar bisa menjadi pelaku UMKM yang selalu adaptif dan mampu berdaya saing,” katanya. (son/ris)
Editor : Indra Gunawan