radarlamongan.co - jawaposradarlamongan – Setahun empat bulan menjabat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menunjukkan konsistensi dalam mengawal isu-isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Mulai persoalan kemiskinan, layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan hingga infrastruktur, fraksi berlambang banteng moncong putih itu aktif mendorong reformasi kebijakan agar pro rakyat kecil.
Bidang Sosial
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Sikapi Inpres No. 4/2025 Mendorong BPS Reformasi Metodologi Data Kemiskinan di Lamongan
Pemberlakuan Inpres No. 4 Tahun 2025 (DTSEN) di Kabupaten Lamongan dinilai gagal memotret realitas lapangan karena banyak warga miskin (Desil 1-5) justru kehilangan akses bantuan (Bansos & KIS). Fraksi Mendorong BPS dan lembaga independen harus merombak metodologi pendataan agar objektif, transparan, dan bebas kepentingan politik dari tingkat RT hingga Kabupaten. Dinsos harus melakukan jemput bola dan percepatan koordinasi untuk memulihkan bantuan yang terputus, bukan sekadar menunggu laporan. Perbaikan data BPJS JKN tidak boleh ditunda karena menyangkut nyawa dan hak konstitusional warga negara sesuai UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
Bidang Kesehatan
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Desak Reformasi Layanan Kesehatan dan Penanganan Stunting di Lamongan
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kemiskinan di Lamongan berdampak serius pada akses kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi ketat antara instansi kesehatan, Dinsos, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem rujukan serta validasi data. Mereka menuntut penguatan fasilitas di Puskesmas untuk menangani 144 jenis penyakit, sosialisasi masif terkait aktivasi BPJS JKN yang sering terputus, serta penghapusan antrean layanan yang terlalu lama demi keselamatan pasien. Selain mendesak agar pasien hanya dipulangkan jika sudah benar-benar sembuh, Fraksi PDIP meminta Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD khusus untuk program LASERKU agar akses rawat gratis tetap tersedia bagi warga tanpa membebani rumah sakit. Di sisi lain, pemerintah juga diinstruksikan untuk lebih teliti dan tepat sasaran dalam menangani stunting melalui edukasi gizi dan pola asuh yang sesuai prosedur teknis.
Bidang Pendidikan
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Soroti Ketimpangan Pendidikan: 7.553 Anak di Lamongan Tidak Sekolah
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk lebih peduli terhadap ketimpangan sosial dengan memprioritaskan pengentasan angka anak putus sekolah dan anak tidak lanjut sekolah. Berdasarkan data PUSDATIN Juli 2025, tercatat sebanyak 7.553 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersebar di wilayah Lamongan, dengan angka tertinggi berada di Kecamatan Brondong sebanyak 735 anak dan Kecamatan Paciran sebanyak 700 anak. Komitmen ini dinilai krusial untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing melalui akses pendidikan berkualitas yang gratis bagi warga kurang sejahtera.
Bidang Pertanian
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Perjuangkan Perlindungan Petani Gurem dan Tata Niaga Tembakau di Lamongan
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk lebih nyata dalam memfasilitasi kebutuhan petani padi, jagung, dan tembakau melalui kecukupan air, pupuk, bibit, hingga pembangunan infrastruktur jalan pertanian. Perhatian khusus ditekankan bagi petani gurem dengan lahan di bawah 0,3 hektare yang penghasilan bulanannya saat ini hanya mencapai seperempat dari UMK Lamongan akibat tingginya biaya produksi. Selain itu, dengan alokasi DBHCHT 2025 yang mencapai Rp 77 miliar, pemerintah daerah didesak segera menginisiasi Perda Tata Niaga Tembakau guna menjamin kepastian harga, perlindungan hukum, serta kemitraan yang adil bagi petani tembakau dari risiko kerugian alam maupun praktik pasar yang tidak sehat.
Bidang Peternakan
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Dorong Regulasi Khusus Demi Kesejahteraan Peternak Ayam.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Merespons keluhan para peternak ayam broiler yang mendatangi Rumah Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk segera menghadirkan perlindungan nyata melalui regulasi daerah. Fraksi PDIP meminta Pemerintah Daerah melahirkan Perda dan Perbup khusus guna memitigasi persoalan peternak, sejalan dengan misi mewujudkan peternak Lamongan yang lebih mandiri dan sejahtera.
Sektor Infrastruktur
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Desak Pemkab Lamongan Segera Selesaikan Target Jalan Mulus di Seluruh Wilayah
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk segera menuntaskan target program Jalan Mulus Lamongan (JAMULA) demi memperkuat konektivitas wilayah dan pemerataan ekonomi. Selaras dengan semangat APBD untuk Rakyat tahun 2026, fraksi juga menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD di setiap daerah pemilihan guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Hingga hari ini, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk tetap berdiri di barisan rakyat. Di tengah keterbatasan anggaran, kompleksitas regulasi, serta dinamika kebijakan nasional, fraksi menilai perjuangan belum selesai. Suara warga kecil, petani, peternak, buruh, hingga masyarakat miskin kota dan desa terus menjadi energi utama dalam setiap sikap politik yang diambil.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, parlemen bukan sekadar ruang pengambilan keputusan, melainkan medan pengabdian. Setiap kritik, dorongan kebijakan, dan pengawasan yang dilakukan merupakan ikhtiar agar pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan sosial. Dengan berpegang pada nilai gotong royong dan amanat konstitusi, Fraksi PDI Perjuangan Lamongan menegaskan akan terus mengawal kebijakan daerah agar APBD, regulasi, dan pelayanan publik senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, hari ini dan di masa yang akan datang.(*)
Editor : Arya Nata Kesuma