LAMONGAN, Radar Lamongan - Penerimaan pajak hotel dan resto juga menjadi perhatian DPRD Lamongan.
Sebab, realisasi sektor tersebut belum mampu memenuhi target.
Sehingga, legislatif mendesak adanya evaluasi dan inovasi untuk mendongkrak capaian pajak hotel dan restauran, sesuai dengan target yang diterapkan.
Anggota Komisi B DPRD Lamongan, Ning Darwati menyayangkan, pajak daerah pada dua objek tidak memenuhi target tahun lalu.
Harapan Komisi B, wajib hukumnya dari OPD memaksimalkan kinerja, sehingga target pajak daerah bisa terpenuhi, tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Ning Darwati meminta ada evaluasi terhadap beberapa lini objek pajak, terutama perlu adanya inovasi atau ide baru.
Sebetulanya ada inovasi ide baru apa, langkah apa yang yang harus dilaksanakan, sehingga nanti target pendapatan bisa terpenuhi, ujar politisi F-PDIP ini.
Kabid Pengawasan dan Pelaporan Bapenda Lamongan, Taufiqotul Khasanah mengakui bahwa pendapatan pajak hotel dan resto tahun lalu belum memenuhi target.
Pajak hotel tercapai 97,05 persen, yakni dari target Rp 2,090 miliar dan terealisasi Rp 2,028 miliar.
Sedangkan, pajak resto tercapai 96,48 persen, dari target Rp 9,885 miliar dan terealisasi Rp 9,536 miliar. Belum target, ucapnya.
Dia menjelaskan, ada beberapa kendala yang dihadapi.
Salah satunya okupansi atau tingkat kunjungan hotel masih sepi.
Untuk resto selain sepi pengunjung, juga ada beberapa wajib pajak yang belum membayar pajak.
Serta ada beberapa yang masih memiliki tunggakan.
Harapannya semoga capaiannya bisa terealisasi sesuai dengan target, ujarnya. (sip/ind)
Editor : Anjar D. Pradipta