LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO – Hingga bulan ini, Perum Bulog Subdivre III Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan telah menyerap 120 ton gabah kering panen (GKP).
Jumlah ini sudah melebihi target triwulan awal 81 ribu ton, serta pada triwulan kedua terdapat tambahan target. Kekurangannya hanya sekitar 30 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Perum Bulog Subdivre III Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan Umar Said mengatakan, untuk serapan masih berlanjut selama harga masih masuk dengan harga pembelian pemerintah (HPP).
Bulog berkewajiban menyerap produksi gabah petani, sehingga petani tetap untung untuk melanjutkan tanam lagi.
‘’Untuk target ini ditentukan pusat, jadi kami menyesuaikan,” ujarnya.
Menurut dia, untuk HPP GKP masih sama yakni Rp 6.500 per kilogram (kg). Harga ini masih bersaing di tingkat bawah, karena mendekati panen raya di berbagai wilayah.
Baca Juga: Tahun Baru Hijriah Sebagai Momentum Menuju Kejayaan Lamongan
Menurutnya, musim panen kedua ini akan dimaksimalkan, agar target bisa terealisasi seratus persen.
Target serapan ini untuk tiga wilayah, yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan bulog untuk kualitas gabahnya.
Sebab gabah ini nantinya akan ditimbun dalam bentuk beras, yang akan didistribusikan untuk masyarakat secara bertahap.
Saat ini, cadangan beras pemerintah sangat aman sekitar 60 ribu ton. Sedangkan kebutuhan untuk bantuan pangan 12 ribu ton, sehingga stok sangat cukup hingga akhir tahun.
Umar menuturkan, cadangan beras ini dilakukan perawatan sesuai standar untuk mencegah bau maupun kutu. Sebab penyalurannya sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pemerintah.
‘’Intinya stok kita aman, meski akan menghadapi kemarau panjang kebutuhan bantuan pangan masih cukup,” terangnya.
Baca Juga: Mengganggu Kantibmas, Polres Lamongan Kembali Amankan 85 Motor Knalpot Brong
Umar menambahkan, untuk serapan ini targetnya naik setiap tahun. Tujuannya agar seluruh panen petani terserap, sehingga mereka bersemangat tanam lagi.
Selain itu, untuk tahun ini kebutuhan bantuan pangan dicukupi dari lokal, yakni tidak ada pembelian impor. (rka/ind)
Editor : Indra Gunawan