radarlamongan.co — jawaposradarlamongan - DPRD Lamongan kembali mengusulkan raperda penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
Raperda ini tidak dilanjutkan karena pembahasannya kurang kajian pada naskah akademik.
Kemarin tidak gol, alasannya karena kajiannya kurang lengkap.
"Saya harapkan kajian akademisi untuk 2025, jangan sampai terulang, kurang lengkap," kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamongan, Suherman.
Dia berharap raperda itu dilengkapi data pendukung seperti adat istiadat, kebudayaan, dan penguatan dari MUI.
Sehingga, raperda itu nantinya bisa menekan tingkat prostitusi dan asusila di Lamongan.
"Inisiatif DPRD ini tentunya adalah suara dari masyarakat, yang ditampung masing-masing fraksi," katanya.
Pada rapat paripurna dalam rangka persetujuan program pembentukan peraturan daerah 2025 kemarin (18/11), DPRD mengusulkan lima raperda.
Selain raperda penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, juga diusulkan raperda penyelenggaraan rumah kos.
Kemudian, raperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kelas jalan, raperda perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Terakhir, raperda penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
Sementara itu, eksekutif mengajukan sembilan raperda.
Plt Bupati Lamongan, Abdul Rouf, mengatakan, judul raperda baik inisiatif maupun usulan pemkab, diusulkan melalui mekanisme partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
"Sehingga program pembentukan perda yang dihasilkan merupakan perda yang aspiratif dan disusun secara terencana, terpadu, serta sistematis," katanya. (sip/yan)
Editor : Arya Nata KesumaSumber : Radar Lamongan