LAMONGAN, Radar Lamongan – Bantuan mobil siaga diberikan kepada 386 desa dari 419 desa di Bojonegoro.
Praktik pengadaan mobil desa itu yang diduga dikorupsi, membuat 386 kepala desa (kades) dipanggil dan diperiksa.
Hasil sementara pemeriksaan untuk kelengkapan data penyidikan, sebagian kades mengaku mendapatkan cashback.
Sebagian kades lainnya merasa tidak menerima cashback.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kejari Bojonegoro, Reza Aditya Wardhana, mengatakan, uang cashback yang terkumpul Rp 3,6 miliar.
Uang itu dari pengembalian kades ke kejaksaan.
Uang tersebut dimasukkan di rekening penerimaan lainnya (RPL) milik Kejari Bojonegoro.
’’Belum semuanya mengakui,” katanya seperti dilansir Radar Bojonegoro beberapa hari lalu.
Pengadaan mobil siaga desa menggunakan bersumber dana APBD 2022.
Posnya, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2022. Nilainya, sekitar Rp 96 miliar.
Sejak dugaan korupsi pengadaan mobil siaga naik ke penyidikan Januari lalu, hingga kini belum semua desa menerima bantuan mobil tersebut.
Sedikitnya 33 desa belum menerima mobil siaga.
Desa – desa tersebut diperkirakan tak akan bisa menerima bantuan serupa lagi.
Sebab, ada pemberlakuan Perbup Nomor 37 Tahun 2023.
’’Bantuan keuangan khusus tetap ada, tapi khusus BKK untuk sarana prasarana kedaruratan sosial tidak ada,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Arwan. (*)
Editor : Arya Nata Kesuma