LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO - Pemkab Lamongan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan mampu menorehkan capaian positif dalam pengelolaan anggaran.
Bahkan untuk penyerapan anggaran belanja di lingkungan Pemkab Lamongan meraih predikat terbaik ke tujuh di Indonesia dan sukses dalam meminimalisir pengendapan anggaran dan menjadi terbaik ketiga nasional.
Kepala BPKAD Lamongan, Heruwidi menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras tim dan koordinasi yang baik seluruh OPD dan para pihak terkait, sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk melakukan kegiatan belanja yang tepat dan bermanfaat untuk masyarakat.
Meski harus melakukan penyesuaian dalam belanja sesuai peraturan pusat di triwulan kedua, namun persentase belanja di Kabupaten Lamongan Tahun 2025 hasilnya sangat baik dengan persentase 95,54 persen. Tren ini naik signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 89,60 persen dan 2023 sebesar 90,65 persen.
‘’Targetnya 2027 belanja daerah diharapkan bisa meraih hasil yang lebih baik,” ucapnya.
Menurut dia, tahun lalu Pemkab Lamongan mencatatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan terkendali.
Karena capaian pendapatan daerah menyentuh angka 99,36 persen yang bersumber tidak hanya pendapatan asli daerah (PAD), tapi juga dana transfer dari pusat maupun provinsi.
Kemudian anggaran belanja terealisasi secara efektif dan tepat sasaran, sehingga pelayanan publik meningkat, pembangunan merata, dan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Tahun 2025 tidak mengalami defisit yang membuat tidak ada tunda bayar dan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang tinggi.
‘’Kewajiban Pemkab dapat dilaksanakan tepat waktu, kondisi ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat, sehat, dan berkelanjutan,” terangnya.
Tahun 2025, Pemkab Lamongan juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian Silpa perhitungan akhir Tahun 2025 meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 maupun 2023.
Menurutnya, capaian Silpa yang signifikan tersebut karena pemerintah berhasil melakukan efisiensi sejumlah kegiatan sesuai ketetapan pemerintah pusat.
Sehingga Silpa ini bukan atas dasar pengendapan anggaran yang direncanakan sebelumnya, dan semua pelaksanaan anggaran belanja berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Kemudian selanjutnya Silpa ini bisa digunakan untuk pembiayaan belanja di Tahun 2026 ini agar lebih bermanfaat.
‘’Jadi ada tambahan penguatan Tahun 2026 dan pastinya capaian tersebut karena pendapatan Tahun 2025 juga meningkat signifikan,” tuturnya.
Heruwidi optimistis tahun ini kegiatan belanja daerah tetap berjalan normal dan mengutamakan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Karena dengan pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah tersebut, masih terbantu adanya Silpa yang bisa membantu penguatan belanja tahun ini. Bahkan untuk angsuran pinjaman juga bisa dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan.
‘’Alhamdulillah, Lamongan menjadi salah satu dari 12 kabupaten di Jatim yang awal tahun ini mampu membayar gaji tepat waktu di Tanggal 2 Januari,” tambahnya. (rka/ind)
Editor : Anjar D. Pradipta