LAMONGAN, RADARLAMONGAN.CO - Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar high level meeting (HLM), untuk pengendalian inflasi jelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11).
Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA, M.Ek mengatakan, adanya HLM ini harapannya bisa menjaga stabilisasi inflasi.
Karena stabilisasi inflasi ini dipengaruhi beberapa factor, seperti data produksi, pasokan, distribusi barang, biaya transportasi, dan harga di pasar lokal.
Baca Juga: Ragil Sudirman Ungkap Kunci Persela Tak Terkalahkan dalam Enam Laga Beruntun di Liga 2 Championship
Sehingga HLM ini penting untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dapat merumuskan kebijakan yang terkoordinasi dan efektif.
‘’Pengendalian inflasi ini tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut diawali dengan HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” ujar Bupati Yes.
Bulan Oktober 2025 inflasi years on years (YoY) Provinsi Jawa Timur sebesar 2,69 persen, dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 109,23.
Kabupaten Lamongan melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,43 (bulan ke bulan) dan 2,83 (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar ialah cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.
‘’Angka inflasi masih terkendali, kita terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” ujar Bupati Yes.
Bupati Yes menjelaskan, Pemkab Lamongan menyiapkan langkah strategis untuk menekan inflasi.
Di antaranya dengan close loop economy kolaborasi KDMP dan WASILA efisiensi rantai pasok, stabilisasi harga, daya tahan global, dan gerakan ketahanan pangan rumah tangga.
Baca Juga: Kalahkan Deltras FC Sidoarjo, Persela Lamongan Puncaki Klasemen Sementara Grup 2 Liga Championship
Optimalisasi cadangan pangan daerah sinergi Bulog-DKPP-Disperindag menggunakan early warning system (BPS&BI), kerja sama antar daerah (Gerbangkertosusila), perluas pasokan lintas daerah dengan mengurangi disparitas harga, dan memastikan distribusi lancar.
Selain itu, integrasi data dan dashboard TPID, serta sinkronkan SIGAP dengan dashboard TPID.
Pengambilan keputusan cepat, presisi, berbasis data, forum komunikasi publik TPID, publikasi harga dan stok secara terbuka, cegah spekulasi dan panic buying.
Membangun kepercayaan masyarakat, revitalisasi pasar tradisional fokus kenyamanan dan ketertiban pasar, mendorong transaksi digital dan pengawasan harga, kolaborasi lintas sektor untuk membangun indikator mikro daerah dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based).
‘’Seluruh OPD dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Lamongan. Kami juga bersinergi dengan provinsi maupun pusat,” terang Bupati Yes.
Pemkab Lamongan juga menerapkan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang lebih efektif bagi tim pengendali inflasi daerah), untuk mengendalikan inflasi.
Baca Juga: Uji Coba Jalan Lingkar Utara Berjalan Sepekan, Pengadaan PJU di JLU Lamongan DirencanakanTahun Depan
Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban, Ferdian D Atmaja menambahkan, stok beras di gudang Lamongan sangat aman.
Bahkan dari lima gudang yang ada semuanya penuh. Hasil panen berupa beras sebanyak 522 ribu ton. Sedangkan kebutuhan masyarakat Lamongan sekitar 130 ribu ton.
‘’Stok beras kita sangat surplus,” tambahnya. (rka/ind)
Editor : Indra Gunawan