LAMONGAN, Radar Lamongan — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akhirnya menjawab kekhawatiran sejumlah kalangan DPRD terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang diperkirakan bisa molor.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik memastikan pencairan dan pembayaran THR ASN akan dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.
Seperti dilansir Radar Gresik, Kepala BPPKAD Gresik Andhy Hendro Wijaya memastikan terkait pembayaran THR 2024 ASN Pemkab Gresik, aman dan bakal dibayar tepat waktu.
Insya Allah aman untuk THR ASN 2024, ujarnya.
Dia menjelaskan, BPPKAD Gresik menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji THR ASN Pemkab Gresik sekitar Rp 43 miliar.
Selain gaji, sesuai aturan juga termasuk TPP THR ASN Pemkab Gresik.
Kebutuhannya sekitar Rp 3,2 miliar, katanya melalui Kabid Perbendaharaan BPPKAD gresik Akhmad Fathoni.
Sebelumnya, Sebagian kalangan DPRD Gresik pesimistis pembayaran THR 2024 bisa dilakukan tepat waktu.
Penyebabnya, kondisi keuangan daerah yang belum membaik.
Beban utang APBD Gresik pada tahun anggaran 2023 cukup tinggi, mencapai ratusan miliar rupiah.
Persoalan utang 2023 masih belum clear.
Makanya kami pesimis THR bisa dibayar tepat waktu, kata Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir.
Besaran anggaran yang disiapkan BPPKAD Gresik Rp Rp 43 miliar itu nilainya lebih kecil dibandingkan Pemkab Lamongan.
Pemkab Lamongan menyiapkan anggaran Rp 75 miliar untuk membayar tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, CPNS, PPPK, serta anggota DPRD bersama sekretariat dewan.
Totalnya sekitar sepuluh ribu orang.
Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lamongan, Imam Amrozi mengatakan, THR sudah dialokasikan APBN melalui dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah.
Pembayaran THR tidak akan mengganggu belanja daerah.
Sesuai edaran Kementrian Keuangan, pembayaran THR menyesuaikan besaran gaji terakhir.
Sehingga, hitungan nilai gaji sudah termasuk tambahan 8 persen untuk PNS. (*)
Editor : Arya Nata Kesuma